Denpasar | detikperistiwa.co.id
Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Komang Sandhi Arsana, S.I.K, M.H. hadir dalam Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol (Purn) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait di Gedung Mall Pelayanan Publik Kabupaten Gianyar. Pada Jum’at, (24/1/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau implementasi Transformasi Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di wilayah Kabupaten Gianyar.
Rombongan yang dipimpin oleh Menteri Tito Karnavian dan Menteri Maruarar Sirait disambut dengan hangat oleh Pj. Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa beserta jajaran pejabat daerah. Dalam acara ini, turut hadir Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendrajaya, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Komang Sandhi Arsana, S.I.K, M.H., serta Kejati Bali yang diwakili oleh Kejari Gianyar Agus Wirawan Eko Saputro. Kepala OPD Provinsi Bali, Dandim Gianyar, serta sejumlah pejabat terkait juga turut mendukung agenda penting ini.
Setibanya di lokasi sekitar pukul 09.50 Wita, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan serta Kawasan Pemukiman langsung meninjau berbagai pelayanan publik yang tersedia di gedung tersebut. Mereka berinteraksi dengan masyarakat yang sedang mengurus administrasi, guna memastikan kelancaran dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik.
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Maruarar Sirait selama berada di Provinsi Bali, dengan fokus utama untuk memantau implementasi transformasi layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik di daerah, serta mempercepat proses perizinan terkait pembangunan gedung.
Kunjungan Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol (Purn) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Maruarar Sirait di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Gianyar ini menjadi momen penting dalam mendukung pengembangan sistem pelayanan publik yang lebih baik, khususnya dalam hal layanan persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Gianyar dan Provinsi Bali secara umum.
Sebagai bagian agenda Mendagri dan Mentri PKP juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat untuk mendengarkan masukan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui dialog tersebut diharapkan tercipta solusi solusi yang dapat meningkatkan efektivitas dimasa depan.
Sby
