Detikperistiwa.co.id – JAKARTA – Penataan ribuan tenaga PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Lombok Timur menjadi agenda penting yang tengah dikawal pemerintah daerah. Dengan jumlah mencapai 10.852 orang, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menemui jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (11/11/2026), guna membahas keberlanjutan kebijakan kepegawaian tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik. Selain membahas penataan PPPK, keduanya juga melakukan konsultasi mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menjadi salah satu instrumen dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Haerul membeberkan besarnya jumlah PPPK Paruh Waktu yang dimiliki Lombok Timur. Mereka berasal dari beragam sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, administrasi pemerintahan, serta tenaga teknis lainnya.
Bupati menegaskan bahwa 10.852 pegawai tersebut telah tercatat dalam basis data dan mempunyai nomor induk PPPK. Informasi ini disampaikan sebagai bagian dari konsultasi untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan setiap tahapan penataan sesuai kebijakan nasional.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkepentingan memperoleh petunjuk yang jelas terkait mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut. Terlebih, penataan ini menyangkut ribuan pegawai yang selama ini turut menopang berbagai layanan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, memberikan apresiasi terhadap langkah proaktif Pemkab Lombok Timur. Ia menyebut koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan penataan aparatur dapat berjalan sesuai sasaran.
Erwan menjelaskan bahwa pemerintah pusat masih mengintensifkan pembahasan bersama Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyelaraskan berbagai aspek kebijakan sebelum diterapkan secara menyeluruh.
Dalam pertemuan itu, Erwan turut didampingi Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara.
Penataan aparatur tersebut merupakan langkah pemerintah untuk membentuk sistem manajemen ASN yang lebih terorganisasi. Kepastian status kepegawaian, kesetaraan perlakuan, serta keberlanjutan pengelolaan tenaga aparatur menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses reformasi tersebut.
Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah membahas sejumlah keputusan strategis mengenai PPPK Paruh Waktu, guru non-ASN, tenaga kesehatan, dan rekrutmen CPNS. Rangkuman kebijakan itu disampaikan melalui siaran pers pada 9 November 2026.
Terdapat lima kebijakan utama yang menjadi arah penataan. Pemerintah merencanakan pengangkatan PPPK Paruh Waktu lintas profesi menjadi PPPK Penuh Waktu. Selain itu, PPPK Penuh Waktu diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027.
Kesempatan khusus juga disiapkan bagi guru non-ASN yang masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga batas pendataan Desember 2024. Mereka memperoleh perpanjangan dan peluang mengikuti seleksi CPNS 2027 berdasarkan pengaturan khusus. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis.
Di samping itu, pemerintah menetapkan pelaksanaan rekrutmen CPNS pada 2026. Sementara pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu direncanakan mulai 1 Januari 2027 dengan mekanisme bertahap.
Kecepatan pelaksanaan di masing-masing instansi akan bergantung pada kesiapan regulasi, kelengkapan data, serta dukungan anggaran. Selama proses tersebut belum rampung, PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya.
Pemerintah juga menyiapkan perubahan pengelolaan tenaga aparatur berdasarkan sektor pekerjaan. Guru direncanakan berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama, sedangkan tenaga kesehatan akan dialihkan ke lingkungan Kementerian Kesehatan. Adapun petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP direncanakan menjadi bagian dari Kementerian Dalam Negeri.
Rencana pengalihan tersebut nantinya akan diatur melalui Peraturan Presiden yang masih dalam proses penyusunan.
Dengan jumlah PPPK Paruh Waktu yang mencapai 10.852 orang, implementasi kebijakan ini menjadi pekerjaan penting bagi Lombok Timur. Persiapan administrasi, penyesuaian kelembagaan, dan koordinasi dengan pemerintah pusat diperlukan agar proses perubahan status kepegawaian dapat berjalan tertib tanpa menghambat pelayanan publik di daerah.(red)
