SELEKSI DIREKSI PT PBT MENDAHULUI PERDA PERSERODA !!
*Ade kelana: Sekda ngerarus_*
Berdasarkan perspektif pengawasan kebijakan publik dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), mengenai polemik seleksi Direksi PT Pembangunan Belitung Timur (PT PBT) serta sorotan terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Belitung Timur (Erna Kunondo) dapat disusun secara objektif dalam kerangka hukum dan administrasi pemerintahan sebagai berikut:
*1. Masalah Kepastian Payung Hukum Perda (Cacat Logika Administrasi)*
Secara yuridis formal, penggunaan Perda Nomor 7 Tahun 2013 juncto Perda Nomor 6 Tahun 2021 memang masih sah karena belum dicabut. Namun, dari sudut pandang asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), langkah memaksakan seleksi di tengah transisi perubahan bentuk hukum menuju Perseroda menimbulkan kerancuan yang serius:
☆ Konflik Nomenklatur dan Subjek Hukum:
▪︎Panitia Seleksi (Pansel) membuka pendaftaran untuk entitas Perseroan Terbatas (PT), padahal Raperda yang sedang dibahas bersama Pansus 3 DPRD Belitung Timur bertujuan mengubah entitas tersebut menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
▪︎Jika seleksi tetap berjalan sebelum Perda Perseroda disahkan, hasil seleksi berpotensi mengalami ketidakpastian status badan hukum saat masa jabatan dimulai pada periode 2027–2032.
☆ Potensi Pemborosan Anggaran dan Cacat Prosedur:
▪︎Menggelar tahapan seleksi (termasuk Uji Kelayakan dan Kepatutan/UKK) menggunakan dasar hukum lama yang hendak diganti berisiko memicu gugatan tata usaha negara atau keharusan melakukan penyesuaian ulang melalui RUPS dan akta notaris, yang pada akhirnya membebani efisiensi birokrasi dan anggaran daerah.
*2. Sorotan terhadap Peran dan Kinerja Sekretaris Daerah (Sekda)*
▪︎Dalam struktur pemerintahan daerah serta merujuk pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, Sekretaris Daerah memegang peran sentral sebagai koordinator administrasi pemerintahan daerah sekaligus ketua/pengarah teknis dalam pembentukan Panitia Seleksi BUMD.
▪︎Ketidaksinkronan antara jadwal pembahasan Raperda di DPRD dan rilis pengumuman Pansel mencerminkan beberapa kelemahan manajerial di tingkat Sekretariat Daerah:
☆ Lemahnya Sinkronisasi Eksekutif–Legislatif:
▪︎Pemkab Belitung Timur dan Pansus 3 DPRD sebelumnya telah merencanakan penyelesaian perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda sebelum proses seleksi dilaksanakan. Keluarnya pengumuman Pansel mendahului pengesahan Perda menunjukkan kurangnya koordinasi dan pengendalian administrasi di bawah komando Sekda.
☆ Kurangnya Kehati-hatian dalam Verifikasi Naskah Dinas:
▪︎Pengumuman Pansel dengan kop resmi Sekretariat Daerah/Panitia Seleksi semestinya melewati proses harmonisasi hukum di Bagian Hukum Setda dan persetujuan akhir Sekda.
▪︎Lolosnya pengumuman yang mengabaikan momentum transisi Raperda Perseroda menandakan lemahnya fungsi pengawasan internal (quality control) sebelum kebijakan dipublikasikan.
*3. Implikasi Tata Kelola & Opsi Evaluasi Jabatan Sekda*
¤ Evaluasi Kinerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK):
▪︎Bupati Belitung Timur (Kamarudin Muten) segera melakukan evaluasi kinerja terhadap Sekda apabila dinilai gagal menerjemahkan arah kebijakan kepala daerah atau menimbulkan kegaduhan administrasi dalam tata kelola BUMD.
*Rangkuman Sikap Kritis & Rekomendasi LSM FAKTA:*
☆ Penundaan Sementara Tahapan Seleksi (Moratorium):
▪︎Mendesak Pemkab Belitung Timur dan Pansel untuk menunda proses seleksi Direksi PT PBT hingga Raperda Perseroda resmi disahkan, diundangkan, dan memiliki nomor registrasi yang sah agar kepastian hukum terjamin.
☆ Audit Administrasi terhadap Kinerja Setda dan Pansel:
▪︎Meminta Bupati Belitung Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekretaris Daerah dan jajaran Bagian Perekonomian/Bagian Hukum Setda atas terbitnya pengumuman seleksi yang bertabrakan dengan agenda legislasi daerah.
☆ Transparansi Klausul Peralihan:
▪︎Mengawal pembahasan Raperda Perseroda di DPRD agar tidak disusupi pasal-pasal yang sekadar melegitimasi cacat prosedur administrasi yang terlanjur berjalan.ptyts
Detikperistiwa
(Disclaimer on)
Manggar, 11 November 2026
Ade kelana
Ketua LSM FAKTA
