Detikperistiwa.co.id – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat melalui partisipasi pada tahapan Virtual Assessment Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 tingkat nasional yang digelar secara daring, Jumat (24/7/2026).
Presentasi yang berlangsung dari Ruang Rapat Bupati itu dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, jajaran organisasi perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin turut mengikuti jalannya penilaian secara virtual untuk memaparkan arah kebijakan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menjelaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang mudah, terjangkau, dan produktif. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penyaluran bantuan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan nilai mencapai Rp20 miliar. Pemerintah juga melanjutkan Program Lotim Berkembang melalui skema subsidi bunga kredit bagi sektor pertanian dan perkebunan agar pelaku usaha memiliki akses pembiayaan yang lebih ringan.
Di sisi lain, budaya menabung sejak usia dini terus didorong melalui program Satu Santri Satu Rekening, yang menyasar pondok pesantren sebagai bagian dari penguatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga mengoptimalkan sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Selain menjalankan fungsi sosial, Baznas kini diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha produktif, pembinaan UMKM, hingga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.
Kolaborasi tersebut memberikan hasil yang cukup signifikan. Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang sebelumnya berada pada kisaran Rp10 hingga Rp12 miliar pada 2025 meningkat menjadi sekitar Rp24 miliar sepanjang 2026.
Sementara itu, Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya memaparkan bahwa kondisi ekonomi Lombok Timur menunjukkan tren yang semakin positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 4,93 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 7,93 persen pada triwulan pertama 2026.
Meski demikian, pemerintah masih memprioritaskan upaya pengurangan kemiskinan yang saat ini berada di angka 13,53 persen. Dengan jumlah penduduk hampir mencapai 1,5 juta jiwa, pemerintah menilai perluasan akses pembiayaan menjadi salah satu solusi penting untuk mempercepat pemerataan ekonomi.
Dalam pemaparan kepada tim penilai nasional, sejumlah program unggulan TPAKD turut diperkenalkan. Program Lotim Berkembang yang telah berjalan sejak 2020, misalnya, berhasil melayani lebih dari 14 ribu peternak hingga tahun 2025. Di tengah tantangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) sebesar 1,03 persen.
Pada sektor UMKM, pemerintah memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi ratusan pelaku usaha. Selain pembiayaan, pemerintah juga menyediakan ruang promosi melalui kegiatan Car Free Night yang digelar rutin setiap pekan. Selama hampir satu tahun pelaksanaan, kegiatan tersebut mencatat transaksi mencapai Rp464 juta dan menjadi sarana edukasi penggunaan sistem pembayaran digital.
Program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) juga menjadi salah satu inovasi yang dipresentasikan. Program tersebut dikembangkan di lingkungan pondok pesantren untuk memperluas pemanfaatan layanan keuangan berbasis syariah. Keberhasilan implementasi pada tahap awal mendorong pemerintah memperluas cakupannya ke pesantren lain dengan kapasitas lebih besar.
Sementara itu, Program Rekening Pelajar telah menjangkau sekitar 308 ribu siswa di seluruh Lombok Timur dengan total dana tabungan mencapai Rp76 miliar. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat membentuk kebiasaan menabung sejak usia sekolah sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan.
Sinergi bersama Baznas juga diwujudkan melalui Program Petani Mustahik yang mendukung budidaya jagung di lahan seluas 50 hektare. Program tersebut telah menghasilkan panen pada Juni lalu dan menjadi salah satu contoh pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi produktif.
Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menjelaskan bahwa keberhasilan berbagai program tersebut tidak terlepas dari kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Pada sektor peternakan, misalnya, pemerintah menerapkan pendekatan terpadu dengan melibatkan OPD teknis hingga Satpol PP dalam mendukung pelaksanaan program.
Di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan turut berperan dalam memperluas literasi keuangan syariah melalui Program EPIKS. Hasilnya, nilai akses keuangan yang sebelumnya hanya sekitar Rp12 juta meningkat menjadi sekitar Rp4 miliar, didukung pengawasan DPRD dan pendampingan pemerintah daerah.
Pemkab Lombok Timur juga mengintegrasikan strategi pengentasan kemiskinan melalui Program Desa Berdaya yang diinisiasi Pemerintah Provinsi NTB. Program tersebut memberikan bantuan sosial sekitar Rp1,8 juta kepada keluarga miskin ekstrem yang dibarengi dengan pembinaan usaha agar mampu meningkatkan pendapatan secara mandiri.
Lebih jauh, kelompok penerima manfaat diprioritaskan untuk menjadi bagian dari rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sehingga bantuan yang diterima dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Di akhir proses penilaian, Asisten Deputi Inklusi Keuangan dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Erdiriyo, menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi yang dipaparkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Ia berharap seluruh program yang telah dijalankan mampu memperluas akses keuangan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Lombok Timur.(red)
