Banda Aceh – detikperistiwa.co.id
Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Subki Mohammad Bintang, meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan terkait penggunaan dana sebesar Rp17,5 miliar yang seharusnya dialokasikan untuk para korban konflik, namun justru dianggarkan untuk pengadaan kendaraan bermotor di lingkungan Badan Reintegrasi & Akselerasi Pembangunan (BRA).
PBA menilai hal ini sangat ironis dan memprihatinkan. Di saat para korban konflik, mantan kombatan, dan mantan tahanan politik masih banyak yang belum mendapatkan hak-hak mereka secara layak — mulai dari jaminan hidup, pelatihan kerja, hingga pemenuhan kebutuhan dasar — justru anggaran yang disiapkan untuk mereka dialihkan untuk pengadaan kendaraan operasional.
“Rakyat Aceh berhak tahu ke mana perginya dana yang seharusnya menjadi milik korban konflik. Jika anggaran Rp17,5 miliar itu diubah peruntukannya untuk membeli mobil, padahal para korban konflik masih banyak yang hidup dalam keterbatasan, maka hal ini patut diduga ada penyimpangan yang harus diteliti secara transparan dan akuntabel oleh lembaga berwenang,” tegas Subki Mohammad Bintang.
PBA mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti informasi ini, memeriksa dokumen penganggaran, proses pengadaannya, serta memastikan bahwa dana yang bersumber dari kewajiban negara kepada korban konflik tidak dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai peruntukan aslinya.
“Kami tidak menuduh, tapi kami menuntut kejelasan. Jika ada pelanggaran, maka harus dipertanggungjawabkan. Jika tidak ada pelanggaran, maka harus dijelaskan secara terbuka kepada rakyat Aceh, khususnya kepada para korban konflik, agar mereka tidak merasa dirugikan dan diabaikan,” tambahnya.
PBA juga berharap hasil pemeriksaan ini nantinya dapat mengembalikan dana tersebut kepada peruntukan yang semestinya: untuk membantu kehidupan dan kesejahteraan para korban konflik yang telah berkorban begitu besar demi tercapainya perdamaian di Aceh.
