Sidoarjo – detikperistiwa.co.id
Strategi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian sejumlah daerah di Indonesia.
Salah satunya Kabupaten Karangasem, Bali, yang melakukan kunjungan kerja ke Sidoarjo untuk mempelajari langkah-langkah optimalisasi PAD di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Bupati Sidoarjo, Subandi menerima langsung kunjungan kerja Bupati Karangasem, Bali, I Gusti Putu Parwata di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (8/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Subandi didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, Ainur Rahman, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo, Eri Sudewo.
Dalam sambutannya, Bupati Karangasem menyampaikan bahwa Kabupaten Sidoarjo dinilai memiliki kemajuan signifikan, khususnya dalam aspek kemandirian fiskal, pengelolaan pendapatan daerah, serta pemanfaatan teknologi pemerintahan.
Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah saat ini berkaitan dengan regulasi pendapatan daerah dan kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
“Sidoarjo ini banyak kemajuannya.
Kami ingin belajar langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan daerah di tengah adanya pengurangan TKD.
Ditambah ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, sedangkan di Karangasem masih mencapai 46 persen, sehingga kami perlu mencari strategi dan inovasi,” ujarnya.
Ia juga menilai terdapat peluang besar untuk membangun kolaborasi antardaerah, termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata dan penguatan ekonomi regional.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menjelaskan bahwa peningkatan PAD di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya bertumpu pada sektor industri, tetapi juga didukung penguatan sistem digital dan pengawasan berbasis teknologi.
“Untuk meningkatkan PAD selain dari berbagai kawasan industri yang ada di Sidoarjo, kami juga memiliki dashboard untuk mengetahui perkembangan pendapatan setiap triwulan. Dengan sistem non tunai, seluruh transaksi dapat dipantau sehingga tidak ada celah retribusi yang melanggar,” katanya.
Subandi menambahkan, Pemkab Sidoarjo terus memperkuat kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) guna mendorong efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan daerah.
Saat ini, Pemkab Sidoarjo juga tengah mengembangkan sistem data warehouse yang terintegrasi dengan seluruh OPD.
“Teknologi kami mendukung pemerintah daerah untuk optimal menggali potensi pendapatan yang ada di Sidoarjo.
Dashboard monitoring dan data warehouse akan mengintegrasikan data aktif dari seluruh OPD. Setelah data terkumpul dapat dibandingkan dan dipantau setiap saat,” jelasnya.
Ia mengatakan, sistem tersebut nantinya juga mendukung pemantauan proyek strategis daerah, tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik secara terpadu. Seluruh data akan ditampilkan melalui dashboard sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berbasis data.
“Upaya ini dilakukan untuk efektivitas dan transparansi tata kelola pemerintahan, sehingga perkembangan pendapatan,
pengeluaran, pelayanan publik hingga proyek strategis daerah dapat terus terpantau secara real time,” tambahnya.
Melalui penguatan sistem digital,
koordinasi lintas OPD, serta sinergi dengan DPRD dan berbagai mitra strategis, Pemkab Sidoarjo optimistis peningkatan PAD dapat terus dioptimalkan meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
