Detikperistiwa.co.id – Lombok Timur – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Tahap awal pendataan dilakukan kepada Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, pada Rabu (17/6/2026).
Pendataan tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian sensus di Lombok Timur. Petugas lapangan BPS turun langsung melakukan pencatatan dengan didampingi Kepala BPS Lombok Timur, Sri Endang Widyanti.
Bupati Haerul Warisin menyambut baik pelaksanaan sensus tersebut. Ia meminta masyarakat Lombok Timur ikut mendukung kegiatan pendataan dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas.
Menurut Bupati yang akrab disapa Iron itu, data yang dikumpulkan melalui sensus memiliki pengaruh besar terhadap penyusunan kebijakan pemerintah. Karena itu, masyarakat diminta tidak menutupi kondisi sebenarnya maupun memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta.
“Data harus diberikan dengan jujur dan apa adanya. Jangan ada yang disembunyikan, jangan juga dibuat-buat. Data ini akan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan. Kalau data tidak tepat, maka program yang dibuat juga bisa tidak tepat,” ujarnya.
Iron menilai, Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan penting karena menyasar berbagai sektor. Pendataan tidak hanya dilakukan pada sektor pertanian, tetapi juga mencakup pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar.
Sementara itu, Kepala BPS Lombok Timur, Sri Endang Widyanti, menyampaikan terima kasih atas dukungan Bupati Lombok Timur yang bersedia menjadi contoh dalam mengawali pelaksanaan sensus.
Ia menjelaskan, sebanyak 1.336 petugas telah dipersiapkan untuk menjalankan pendataan di lapangan. Para petugas tersebut telah mengikuti pelatihan agar mampu melakukan pencatatan secara profesional dan sesuai prosedur.
Sri Endang menambahkan, petugas akan mendata seluruh keluarga serta berbagai aktivitas usaha yang ada di Lombok Timur, baik di sektor pertanian maupun non-pertanian.
Selain itu, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait data yang diberikan. BPS memastikan Sensus Ekonomi 2026 tidak berhubungan dengan pajak dan seluruh informasi yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya.
“Kegiatan sensus ini bukan untuk pajak. Data masyarakat dijamin aman dan tidak akan disebarluaskan,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, BPS juga akan menempelkan stiker pada bangunan yang sudah didata. Stiker tersebut menjadi tanda bahwa pendataan telah dilakukan sekaligus membantu mencegah terjadinya pencatatan ganda.
BPS Lombok Timur berharap seluruh masyarakat dapat menerima kedatangan petugas dengan baik. Hasil sensus tersebut nantinya akan menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih akurat, merata, dan tepat sasaran.(red)
