Detikperistiwa.co.id
PROBOLINGGO – Munculnya informasi dugaan tangkap lepas satu unit truk bermuatan arak Bali di wilayah Pajarakan, Probolinggo, mulai mendapat perhatian serius. Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) secara resmi melayangkan surat permohonan audiensi dan klarifikasi kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Probolinggo.
Langkah tersebut bukan tanpa alasan. ABJI menilai terdapat sejumlah informasi yang perlu mendapatkan penjelasan terbuka, terutama menyangkut dugaan penghentian, pelepasan, hingga penindakan kembali terhadap kendaraan yang disebut mengangkut 30 dus minuman mengandung etil alkohol (MMEA) jenis arak Bali.
Dalam surat audiensinya, DPP ABJI menyoroti satu unit truk bernomor polisi S 8243 NM yang diduga dihentikan petugas di wilayah Pajarakan pada 4–5 Oktober 2026. Kendaraan tersebut dikemudikan Muhammad Bagus, warga Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
Berdasarkan informasi yang dihimpun ABJI, kendaraan beserta muatannya disebut sempat dilepaskan setelah diduga terjadi mediasi yang dikaitkan dengan sejumlah uang sebesar Rp35 juta. Namun, informasi mengenai dugaan tersebut hingga kini masih membutuhkan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Persoalan ini semakin memunculkan tanda tanya setelah ABJI mengaku pernah meminta konfirmasi melalui layanan pesan WhatsApp Bea Cukai pada 29 Oktober 2026.
Dalam jawaban yang diterima, Bea Cukai Probolinggo menyampaikan bahwa selama Oktober 2026 tidak melakukan penindakan terhadap MMEA.
Pernyataan tersebut justru menjadi salah satu poin yang ingin dipertanyakan ABJI. Sebab, terdapat informasi mengenai dugaan penghentian truk bermuatan arak Bali di wilayah Pajarakan pada awal bulan yang sama.
Jika memang tidak ada penindakan MMEA selama Oktober, bagaimana status informasi mengenai penghentian kendaraan tersebut? Apakah kendaraan itu benar pernah berada dalam penguasaan petugas Bea Cukai Probolinggo, atau justru ditangani oleh instansi maupun satuan kerja lain?
Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah atas dasar apa kendaraan beserta muatannya diduga sempat dilepaskan, sebelum kemudian disebut kembali ditangkap di wilayah Pasuruan dan muatannya disita oleh pihak Bea Cukai.
ABJI menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan penjelasan yang terang. Sebab, kewenangan penindakan yang dimiliki aparat Bea Cukai merupakan kewenangan negara yang harus dijalankan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 7 ayat (1) dan (2) secara tegas mengatur kewajiban badan publik menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, serta memastikan informasi yang disampaikan akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
Selain itu, Pasal 9 ayat (2) huruf b mengatur informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala.
Artinya, ketika muncul pertanyaan publik mengenai pelaksanaan tugas dan mekanisme penindakan, badan publik memiliki tanggung jawab memberikan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Keterbukaan bukan sekadar pilihan komunikasi kelembagaan, melainkan bagian dari kewajiban penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.
Memang, tidak semua dokumen penindakan dapat dibuka begitu saja kepada masyarakat. Namun, apabila terdapat informasi yang dikecualikan, Bea Cukai tetap perlu menjelaskan dasar hukum pengecualian tersebut melalui mekanisme PPID. Pengecualian informasi tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghindari seluruh pertanyaan mengenai kinerja dan pertanggungjawaban kelembagaan.
Publik setidaknya berhak memperoleh kejelasan mengenai ada atau tidaknya penindakan, kronologi secara proporsional, dasar hukum tindakan petugas, serta status penanganan barang yang menjadi objek persoalan.
Melalui permohonan audiensi tersebut, ABJI berharap Kepala KPPBC Probolinggo dapat memberikan penjelasan secara langsung dan tidak berhenti pada jawaban administratif.
Terlebih, informasi dugaan permintaan uang sebesar Rp35 juta yang dikaitkan dengan pelepasan kendaraan perlu ditelusuri secara serius apabila terdapat bukti atau keterangan yang dapat diverifikasi.
Apabila informasi tersebut tidak benar, Bea Cukai juga memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi penyimpangan prosedur, diperlukan langkah pemeriksaan internal sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai satu unit truk dan puluhan dus arak Bali. Lebih jauh, masyarakat perlu mengetahui bagaimana kewenangan penindakan dijalankan, bagaimana barang yang diduga melanggar ketentuan ditangani, serta bagaimana pengawasan terhadap petugas dilaksanakan.
Jangan sampai munculnya informasi yang belum terjawab justru menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi yang seharusnya menjadi garda pengawasan barang kena cukai.
Hingga berita ini disusun, dugaan tangkap lepas maupun informasi dugaan permintaan uang Rp35 juta masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum terdapat kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran oleh petugas tertentu.
Media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada KPPBC Probolinggo maupun pihak-pihak terkait agar persoalan tersebut mendapatkan penjelasan secara utuh, transparan, dan berimbang. Tim – Red
