Banda Aceh – detikperistiwa.co.id
Eks GAM Denmark, Inisiator Aceh Goet yang juga Tim Pemenangan pasangan Mualem-Dek Fadh, Tarmizi Age mengingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk bekerja lebih ekstra dan fokus mengejar realisasi APBA 2026 agar tidak ada anggaran yang gagal dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat Aceh, Kamis (12/11/2026).
Menurut Tarmizi Age arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang meminta seluruh SKPA mempercepat realisasi APBA dan Transfer ke Daerah (TKD) harus dipahami sebagai reprimand (teguran) dan peringatan serius bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Dalam rapat pimpinan terbaru, Mualem secara tegas mengingatkan agar tidak ada anggaran yang harus dikembalikan ke pemerintah pusat.
“Pesan Mualem sudah sangat jelas. Jangan sampai ada uang yang kembali ke pusat. Karena itu seluruh SKPA harus bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang sampai hari ini masih tertinggal,” kata Tarmizi Age.
Tarmizi Age menilai masih terdapat sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian serius. Berdasarkan data monitoring APBA hingga 10 November 2026, realisasi keuangan APBA baru mencapai 72,44 persen atau masih tertinggal sekitar 5,36 persen dari target akhir November sebesar 77,80 persen.
Selain itu, dari 2.508 paket kegiatan strategis APBA senilai Rp2,14 triliun, masih terdapat 751 paket kegiatan pada 19 SKPA yang realisasi fisiknya berada di bawah 50 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan menjelang akhir tahun anggaran.
“Kita tidak boleh terlena dengan angka rata-rata. Masih ada ratusan paket kegiatan yang progresnya di bawah 50 persen. Ini harus menjadi perhatian utama seluruh SKPA karena waktu yang tersedia untuk menyelesaikan program semakin terbatas,” ujarnya.
Tarmizi Age juga menyoroti pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang masih menyisakan tantangan di tingkat kabupaten dan kota. Dari total 654 paket kegiatan DOKA senilai Rp662,2 miliar, masih terdapat 227 paket yang progres fisiknya berada pada kategori 50 persen ke bawah.
Menurutnya, keterlambatan penyelesaian program-program yang bersumber dari Dana Otsus berpotensi memengaruhi penilaian pemerintah pusat terhadap kemampuan daerah dalam mengelola anggaran yang telah diberikan.
“Jangan sampai Aceh dinilai tidak mampu merealisasikan dana yang sudah dipercayakan oleh pemerintah pusat. Apalagi saat ini Aceh sedang memperjuangkan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus dan berbagai skema dukungan fiskal lainnya untuk masa depan,” kata Tarmizi Age.
Ia menambahkan, kondisi serupa juga terlihat pada penggunaan Transfer ke Daerah (TKD). Hingga 10 November 2026, realisasi penggunaan TKD Aceh baru mencapai sekitar 45 persen dari total pagu lebih dari Rp1,65 triliun.
Menurut Tarmizi Age, angka tersebut menunjukkan perlunya langkah percepatan yang lebih agresif baik di lingkungan Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat.
“Kalau ada dana yang harus dikembalikan karena tidak terserap, maka yang rugi bukan pemerintah, tetapi rakyat Aceh yang kehilangan kesempatan memperoleh manfaat pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi,” tegasnya.
Tarmizi Age mengingatkan bahwa keberhasilan serapan anggaran bukan semata-mata persoalan administrasi, melainkan juga berkaitan dengan kredibilitas Aceh di hadapan pemerintah pusat.
“Jangan sampai muncul anggapan bahwa Aceh meminta perpanjangan Dana Otsus atau Dana Otsus abadi, tetapi dana yang ada saja belum mampu direalisasikan secara maksimal. Karena itu saya mendukung penuh arahan Mualem agar seluruh SKPA melakukan percepatan, pengawasan, dan evaluasi secara ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang masih tertinggal,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Tarmizi Age akrab disapa Almukarram mengajak seluruh kepala SKPA, pejabat teknis, serta pemerintah kabupaten/kota untuk menjadikan sisa waktu pelaksanaan APBA 2026 sebagai momentum pembuktian bahwa Aceh mampu mengelola anggaran secara efektif, sehingga setiap rupiah yang tersedia benar-benar berubah menjadi manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak ada dana yang kembali ke pusat.
(Yus)
