Batam – detikperistiwa.co.id
Manakala esensi dari penyadapan telepon/hp Presiden mengarah kepada tindakan yang bertujuan untuk mencelakai atau melumpuhkan pemimpin negara, maka dapat dikategorikan sebagai makar terhadap Kepala Negara. Sebagaimana Pasal 191 KUHP Nasional Indonesia, maka sanksi yang dijatuhkan adalah Pidana mati atau Pidana penjara seumur hidup; dan Pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Namun, asasnya di dalam platform Hukum terselip hukum positif dan hukum negatif.
Dua konsep hukum tersebut, di dalam teori hukum yang membedakan aturan yang sedang berlaku nyata dengan aturan yang tidak berlaku atau bersifat kebalikan. Sekalipun, hukum negatif bersifat pasif atau menyangkut larangan/pembatasan (negative law/norm) yang menyatakan apa yang tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum.
Namun, hukum negatif” juga terkadang disalahartikan atau disamakan dengan ius constituendum/ hukum yang dicita-citakan untuk masa depan. Meskipun secara istilah murni, ia merujuk pada ketiadaan atau pembatasan dari hukum yang berlaku.
Hal tersebut, tetap bermuara uang berasas pada Undang-Undang Dasar (UUD 1945), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Manakala, platform berlantai demikian, tentu esensi pasal 191 KUHP di atas, berorientasi sanksi kepada para pengkhianat Negara pun bisa didagelani dengan ragam cara untuk meringankan dari hukum negatif menjadi positif dengan hampa nurani.
Maka, tidak terlalu keliru, bila dianalogikan dari halalan thayyibah menjadi makruf dan diharamkan pula, dikarenakan alasan kemanusiaan, dan tentu, demi keuangan yang terselubungan yang berhakim. Sekalipun diketahui uang sogokan memang haram jadah, namun dihalalkan oleh logika ampas ceboan berhakim yang agak kelainan.
Hal demikian, berbeda asasya dengan esensi dari diksi halalan thayyiban yang berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh agama sekaligus memiliki kualitas yang baik, bergizi, bersih, sehat, dan bermanfaat bagi manusia.
Namun, prinsip ini tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman, tetapi juga pada rezeki, pekerjaan, dan gaya hidup secara keseluruhan. Sesuatu harus halal zatnya dan mendapatkannya,_yang tentunya baik bagi kesehatan fisik serta mental.
Termasuk, cara memperoleh uang dengan logika halal agar tidak terjadi memangsa sesama manusia. Apalagi di zaman ini, di mana manusian semakin edan yang menghalalkan apapun dengan segala cara. Bahkan dengan sengaja membunuh nyawa orang lain secara tidak dengan hak, namun dibebaskan, padahal telah terpenuhi hukum positif yang bermuara pada syarat qishash atau nyawa dibalas dengan nyawa. Bahkan sudah jelas ada rekamannya dengan data cctv atau fotograf lainnya, baik secara manual maupun disadap apa adanya.
Sadapan Sedap
Sedap //saling sadapan // baku sedotan. saling suling minyakan uring uring atau main seruling meliung
Entah//antabranta berantakan saling goyang patah patah atau nyanyian solo adu du duh
Mantap //bintang gempita beratap atau memang kelap kelip saling klop
kalaulah //maka demikianlah saling asuh isu bedebah, akhirnya //senjata memangsa tuannya// saling berhadapan mata
sekalipun//suka atau tidak //sama Presiden // bukan berarti semau gue disadapin
…
Sekalipun Tak Suka Presiden
Kalau tersesatan tentu kematian akan tersiksa, sekalipun bersorbanan serta betasbeh hanya aksesori hitungan berwaktu, apalagi lebih kelainan dari yang demikian
Sama esensinya, sekalipun Aku tak suka sama pimpinan Negara, tetapi bila ada pengkhianat sungguh sangat bejat yang sengaja menikam di dalam selimutan. Tentu Aku pun turut membencinya, apapun bentuk kebejatan dan darahnya memang ‘Halalan thoyyiban’ untuk disapuratain
Sekalipun, kini siapapun yang tak sejalan dengan Presiden Prabowo, namun, ketika ada pengkhianat laknat nan merusak martabat Bangsa. Tentu, Aku tidak akan diam, dan siapapun mesti diratakan hingga nadi darah penghabisan tanpa ampunan!
Siapapun, penggulita keparat yang suka mengkhianati bangsa memang pantas disapurata hingga ke akar akar_nya ! agar pelaku makar hingga krak bakterinya tak mekar
Sekalipun, tak suka sama Presiden, tetapi para gulitaan pengkhianat Negera mesti dilenyapkan. Siapapun, aparatur berdinasan apapun jadi bawahan Presiden Republik Indonesia.
Aparatur atau Apapun
Seharusnya, aparatur jadi pelayan jadi pamong, bukan malahan rongsongan bajingan tulen yang melolong doangan bah anjing dengan gaya bertelanjangan
Oh para aparat atau aparatur dan apapun namanya, semestinya menjadi teladan mengedepankan moralitas bercermin, bukan sebaliknya rentenir gaya debitur yang sangat parah menjadi moncong keparat nan hanya morat marit kesurupan
Itu namanya, over dosis akutan di dalam kedunguan yang semakin parah, memang yang demikian tak bisa terobati dan mesti disapuratain sebelum bencana berbicara apa adanya! Entah terdampar mundur maju nan bedebah atau sebaliknya berlatah.
….
Mundur Maju Terdampar
Goncangan bumi bergetar seakan tidak henti, berhingga sirkulasi angin semakin kencang dari segala penjuru
Begitu pula gelombang dari segala arah, semakin ganas menerpa samudera hampa karuan, berhingga bara api juga semakin membara terbakar
Sementara panas terik pun semakin menghajar, seakan musim hujan terkapar tidak berarti apa apa !
Suasana penghuni memang lagi tidak bersahabat. Para pejabat saling berebut posisi demi ampas ceboan, seakan beroposisi santun, namun justru saling memangsa apapun berhadapan
Terdepak//mundur terdampar maju terjungkir//memang undur undur, bah buah simalakama mesti ada yang terkubur
Sabar //tetap jua berdebar// apalagi tidak mesti babak belur
….
Sudah saatnya, Presiden Prabowo untuk dengan tegas bertindak guna menegakkan hukum yang berkeadilan tulen demi rakyat dan bangsanya.
Maka, bagi para pengkhianatan Bangsa memang harus diberlakukan qishash atau hukum Halal Darahnya, baik secara logis hukum positif maupun hukum negatif yang diselubungin dengan polesan ampasan ceboan apapun.
Esensinya, tidak lain agar keadilan bermatabat tulen sebagai negara hukum yang mesti berkalam sesungguhnya memang benar adanya bersalaman. Wallahualam.
