Aceh Utara – detikperistiwa.co.id
Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh Utara, Haji Mukti Umar, menilai rencana pengalihan fungsi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke kantin sekolah perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan beban baru bagi satuan pendidikan.
Menurut Haji Mukti Umar, sekolah pada prinsipnya memiliki tugas utama sebagai lembaga pendidikan, yaitu menyelenggarakan proses belajar mengajar, membina karakter peserta didik, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.
“Jangan sampai kebijakan pelayanan Makan Bergizi Gratis (MBG) justru membuat sekolah harus ikut memikul pekerjaan operasional dapur. Kalau dapur MBG ditempatkan dan dikelola melalui kantin sekolah, tentu akan ada tambahan pekerjaan, mulai dari pengadaan bahan baku, penerimaan dan penyimpanan bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur, distribusi makanan, sampai pengelolaan limbah,” ujar Haji Mukti Umar.
Ia menegaskan bahwa persoalannya bukan pada program MBG, yang menurutnya merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia, tetapi pada desain pelaksanaan di lapangan.
“Program MBG harus kita dukung. Tetapi jangan sampai sekolah yang seharusnya fokus mendidik anak justru direpotkan dengan fungsi pelayanan dapur. Pengelolaan makanan membutuhkan tenaga, kompetensi, standar keamanan pangan, peralatan, pengawasan, dan manajemen tersendiri,” katanya.
Haji Mukti Umar juga mengingatkan bahwa apabila kantin sekolah dialihkan menjadi bagian dari sistem SPPG, perlu ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pengadaan bahan pangan, tenaga kerja, standar higienitas, keamanan makanan, peralatan dapur, pembiayaan operasional, hingga risiko apabila terjadi masalah kesehatan akibat makanan.
Menurutnya, apabila pemerintah ingin melibatkan sekolah, sebaiknya sekolah tetap berfungsi sebagai lokasi penerima dan distribusi makanan, sementara kegiatan produksi atau pengolahan makanan dilakukan oleh unit yang memang memiliki kapasitas dan standar pengelolaan pangan.
“Sekolah menerima makanan yang sudah memenuhi standar, kemudian distribusinya kepada siswa dapat dilakukan secara tertib. Dengan demikian, guru dan tenaga kependidikan tidak kehilangan fokus karena harus mengurus operasional dapur,” jelasnya.
KADIN Aceh Utara juga melihat adanya peluang untuk melibatkan pelaku usaha lokal, UMKM, koperasi, petani, nelayan, peternak, dan penyedia jasa pangan dalam rantai pasok MBG. Dengan pola tersebut, program MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi daerah.
“Kalau konsepnya tepat, MBG bisa memberikan multiplier effect yang besar bagi ekonomi Aceh Utara. Bahan pangan bisa diserap dari petani, peternak, nelayan, UMKM dan pelaku usaha lokal. Tetapi tata kelolanya harus profesional dan tidak menggeser fungsi utama sekolah,” tegas Haji Mukti Umar.
Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi dan kajian menyeluruh sebelum menerapkan pengalihan SPPG ke kantin sekolah secara luas.
“Kami mendukung MBG, tetapi kami juga ingin sekolah tetap menjadi sekolah: tempat anak belajar, berkembang dan membangun masa depan. Jangan sampai fungsi pendidikan terganggu karena sekolah dibebani pekerjaan yang sebenarnya membutuhkan unit pengelola tersendiri,” pungkasnya.
(Ys)
