Detikperistiwa.co.id – Sumbawa Barat – Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Kalimantong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, menyampaikan klarifikasi atas keterlambatan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat penerima manfaat.
Kepala SPPG Kalimantong, Muhlas Zamroni, S.Tr.Kes, menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena adanya persoalan teknis yang muncul saat proses persiapan makanan. Ia menegaskan, kondisi itu bukan karena program berjalan tanpa pengawasan, melainkan karena pihaknya harus memastikan seluruh makanan yang dibagikan benar-benar aman dan layak dikonsumsi.
Muhlas mengatakan, dalam proses persiapan, petugas mendapati bahan baku yang kondisinya tidak memenuhi standar. Bahan tersebut kemudian tidak digunakan dan langsung diganti dengan bahan baru.
“Ketika ada bahan yang tidak layak, kami tidak mungkin tetap menggunakannya. Keputusan mengganti bahan itu kami ambil demi menjaga kualitas makanan dan keselamatan penerima manfaat,” ujar Muhlas.
Ia mengakui bahwa proses penggantian bahan baku membutuhkan waktu tambahan, sehingga jadwal distribusi mengalami pergeseran. Situasi tersebut semakin terkendala oleh hujan deras yang mengguyur wilayah Brang Ene dan menghambat pergerakan petugas di lapangan.
Atas kejadian itu, Muhlas menyampaikan permohonan maaf kepada para penerima manfaat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang terdampak akibat keterlambatan distribusi hingga menjelang waktu Magrib.
“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Keterlambatan ini menjadi tanggung jawab dan bahan evaluasi bagi kami,” katanya.
Muhlas juga menerangkan bahwa sebelum distribusi dilakukan, pihak SPPG Kalimantong telah berkoordinasi dengan Bidan Desa terkait perubahan jadwal. Berdasarkan koordinasi tersebut, pendistribusian disepakati berlangsung pada sore hari sekitar pukul 16.00 Wita.
Di sisi lain, Muhlas membantah anggapan bahwa kegiatan SPPG Kalimantong tidak memiliki pengawasan. Ia menyebutkan, operasional di SPPG dijalankan dengan sistem piket atau shifting yang melibatkan petugas secara bergantian.
Menurutnya, pengawasan dilakukan dalam setiap tahapan, mulai dari persiapan bahan, pengolahan, hingga proses distribusi. Bahkan, sejumlah petugas disebut turut menginap di kantor SPPG untuk memastikan kegiatan tetap berjalan sesuai ketentuan.
“Petugas kami tetap melakukan pemantauan. Ada sistem pengawasan yang berjalan secara bergantian. Jadi tidak benar apabila disebut tidak ada kontrol,” tegasnya.
Ahli Gizi SPPG Kalimantong, Detta Bayu Kurnia, S.Gz, menambahkan bahwa pihaknya tetap mengutamakan standar gizi dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Ia mengatakan, makanan yang disiapkan harus melewati pengawasan sebelum disalurkan kepada penerima manfaat.
“Fokus kami adalah memastikan makanan yang dibagikan memenuhi standar gizi, bersih, aman, dan layak dikonsumsi,” jelas Detta.
Sementara itu, Akuntan SPPG Kalimantong, Amylian Ihza Yusrina, A.md. Ak, menyatakan bahwa kegiatan administrasi maupun tata kelola di SPPG tetap mengacu pada Standar Operasional Prosedur atau SOP yang berlaku.
Ia menyampaikan bahwa kendala yang terjadi di lapangan akan menjadi catatan penting untuk memperbaiki sistem kerja, terutama dalam hal kesiapan bahan baku, koordinasi, dan ketepatan waktu distribusi.
“Kami bekerja berdasarkan SOP. Kejadian ini menjadi bahan evaluasi agar pelayanan ke depan bisa lebih baik dan kendala serupa dapat diantisipasi,” ujarnya.
Muhlas menegaskan, SPPG Kalimantong terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan program MBG di Kecamatan Brang Ene.
“Insyaallah kami akan terus memperbaiki sistem. Saran dan masukan sangat kami harapkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” imbuhnya.
SPPG Kalimantong memastikan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih tertib, tepat waktu, dan sesuai standar.(red)
