Bireuen – detikperistiwa.co.id
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas (RPRLB), Arizal Mahdi, mendesak Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemulihan sektor pertanian pascabanjir serta mengevaluasi efektivitas kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen.
Desakan tersebut disampaikan menyusul masih besarnya tantangan yang dihadapi petani di berbagai kecamatan terdampak banjir, mulai dari kerusakan lahan persawahan, jaringan irigasi, hingga belum pulihnya produktivitas pertanian secara menyeluruh.
Menurut Arizal Mahdi, sektor pertanian merupakan penyangga utama perekonomian masyarakat Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu, setiap program pemulihan harus dapat diukur berdasarkan hasil nyata yang dirasakan petani, bukan semata-mata berdasarkan laporan administratif.
“Kami menghormati seluruh upaya yang telah dilakukan pemerintah. Namun masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana efektivitas program yang telah dilaksanakan. Evaluasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Arizal Mahdi.
Data pemerintah menunjukkan ribuan hektare lahan pertanian di Kabupaten Bireuen mengalami kerusakan akibat banjir dengan kategori ringan, sedang, hingga berat. Pemerintah telah melaksanakan rehabilitasi sawah rusak sedang dan optimalisasi lahan. Namun hingga kini masih terdapat sekitar 1.091 hektare sawah dengan kategori rusak berat yang menunggu proses rehabilitasi lanjutan dari pemerintah pusat.
Selain kerusakan lahan, persoalan infrastruktur irigasi juga menjadi tantangan serius. Daerah Irigasi Pante Lhong yang melayani sekitar 6.562 hektare areal persawahan mengalami kerusakan akibat banjir sehingga membutuhkan rehabilitasi menyeluruh dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp79 miliar. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi air irigasi kepada petani belum kembali normal.
Arizal Mahdi menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bireuen karena keberhasilan pemulihan sektor pertanian tidak hanya diukur dari dimulainya program rehabilitasi, tetapi juga dari keberhasilan mengembalikan produktivitas lahan, memperbaiki jaringan irigasi, serta memastikan petani dapat kembali berproduksi secara optimal.
Ia juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat mengenai kebutuhan benih, pupuk, pendampingan teknis, percepatan pemulihan infrastruktur pertanian, serta perlunya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan petani.
“Petani tidak membutuhkan janji. Mereka membutuhkan kepastian. Mereka ingin sawah kembali menghasilkan, air irigasi mengalir, bantuan tepat sasaran, dan pemerintah hadir menyelesaikan persoalan di lapangan,” tegas Arizal Mahdi.
Arizal Mahdi meminta Pemerintah Kabupaten Bireuen membentuk tim evaluasi independen yang melibatkan unsur pemerintah, DPRK, akademisi, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan organisasi masyarakat sipil untuk menilai efektivitas seluruh program pemulihan pertanian pascabanjir.
Menurutnya, evaluasi yang terbuka akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pembangunan pertanian di masa mendatang.
Sorotan terhadap sektor pertanian juga sebelumnya disampaikan kalangan DPRK Bireuen. Sejumlah anggota dewan menilai masih banyak saluran irigasi, saluran cacing, dan areal persawahan yang rusak akibat banjir belum tertangani secara optimal sehingga sebagian petani belum dapat kembali menggarap sawah mereka.
RPRLB menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyalahkan individu tertentu, melainkan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
“Kami percaya kritik yang disampaikan secara objektif dan berdasarkan data merupakan bagian dari demokrasi. Tujuan kami hanya satu, yaitu memastikan petani Kabupaten Bireuen memperoleh pelayanan terbaik serta kebijakan pertanian benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Arizal Mahdi.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas (RPRLB), Arizal Mahdi.
