Klarifikasi Kasus Dugaan Pungli Penanganan Narkoba di Pemalang, Berujung Kesalahpahaman
Pemalang jawa Tengah.— Kasus yang sempat viral di media sosial terkait dugaan permintaan sejumlah uang oleh oknum aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan perkara narkoba di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, kini berakhir dengan klarifikasi dari pihak pelapor.Sri Tenang Asih, warga Desa Pesucen, Kecamatan Petarukan, yang sebelumnya menjadi sorotan publik setelah pernyataannya tersebar luas, menyampaikan permohonan maaf sekaligus penegasan bahwa persoalan yang menimpa anaknya telah diselesaikan secara baik.
Dalam keterangannya pada Senin (4/5/2026), Sri mengungkapkan bahwa tidak ada unsur tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun dalam proses penyelesaian tersebut.
“Mohon maaf atas ucapan saya di berbagai media kepada Polres Pemalang dan Kejaksaan Pemalang. Alhamdulillah permasalahan sudah terselesaikan,” ujarnya.
Awal Mula Kasus Viral
Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah beredarnya pernyataan Sri di media sosial yang mengindikasikan adanya dugaan permintaan uang dalam penanganan perkara narkoba yang melibatkan anaknya. Informasi tersebut dengan cepat menyebar dan memicu reaksi publik, termasuk kritik terhadap institusi penegak hukum di daerah tersebut.
Sejumlah warganet mempertanyakan transparansi dan integritas aparat dalam menangani kasus narkotika, sehingga isu ini menjadi perhatian luas.Klarifikasi dan Pelurusan Informasi
Dalam pernyataan terbarunya, Sri menegaskan bahwa apa yang terjadi merupakan kesalahpahaman. Ia juga menyampaikan bahwa klarifikasi yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab atas informasi yang sebelumnya telah beredar di masyarakat.
Ia memastikan bahwa proses hukum terhadap anaknya telah berjalan dan diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku.Pernyataan ini sekaligus meredakan spekulasi publik terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang sempat mencuat.
Respons dan Imbauan
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi ke ruang publik, terutama yang berkaitan dengan institusi hukum. Penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berdampak luas.Masyarakat diimbau untuk mengedepankan klarifikasi serta menggunakan jalur resmi apabila menemukan dugaan pelanggaran, agar setiap persoalan dapat ditangani secara objektif dan transparan.Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan situasi kembali kondusif serta kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum tetap terjaga.
