Detikperistiwa.co.id – Lombok Timur – Mantan Ketua DPRD Lombok Timur, H.D. Paelori, menilai Pemerintah Kabupaten Lombok Timur belum maksimal menangkap peluang pendapatan asli daerah dari keberadaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Paelori, aktivitas dapur MBG yang kini berjalan di berbagai titik menghasilkan kebutuhan layanan kebersihan yang cukup besar. Mulai dari pengangkutan sampah dapur hingga penanganan limbah cair, semuanya dinilai bisa dikelola pemerintah daerah sebagai sektor retribusi baru.
Hal itu disampaikan Paelori kepada media di Lombok Timur, Selasa (9/6/2026). Ia mengatakan, pemerintah daerah perlu lebih kreatif mencari sumber pemasukan di tengah terbatasnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat.
Paelori menyebut, para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setiap hari berhadapan dengan persoalan sampah. Jika tidak segera diangkut, sampah dapur dapat mengganggu kelancaran operasional.
“Kalau sampah tidak terbuang satu sampai dua hari saja, pengelola dapur pasti kerepotan,” ujar Paelori.
Ia mengungkapkan, selama ini sebagian pengelola dapur MBG harus menggunakan jasa pihak ketiga untuk menangani sampah dan limbah. Biaya pengangkutan sampah bisa mencapai sekitar Rp500 ribu per bulan, sedangkan penanganan limbah cair dapat menghabiskan anggaran sekitar Rp300 ribu per bulan.
Dengan jumlah dapur MBG yang disebut telah lebih dari 200 unit di Lombok Timur, Paelori menilai potensi penerimaan daerah dari sektor tersebut cukup besar apabila dikelola secara resmi oleh pemerintah.
“Pengelola dapur butuh layanan yang pasti. Kalau pemerintah daerah hadir dengan armada kebersihan, tentu ini bisa menjadi pemasukan daerah,” katanya.
Paelori mendorong OPD terkait agar tidak hanya menunggu, tetapi segera menyusun langkah konkret. Menurutnya, armada pengangkut sampah maupun kendaraan penyedot limbah yang dimiliki pemerintah dapat dimaksimalkan. Jika belum mencukupi, pemerintah bisa menambah fasilitas pendukung secara bertahap.
Selain berpotensi menghasilkan retribusi, Paelori juga menilai sampah dapur MBG masih memiliki nilai manfaat. Sisa makanan seperti nasi dan lauk pauk, misalnya, dapat diolah kembali untuk pakan ikan atau ternak sehingga tidak seluruhnya harus dibuang ke tempat pembuangan akhir.
Ia berharap Pemkab Lombok Timur segera mengajak para pengelola dapur MBG duduk bersama untuk membahas pola layanan kebersihan dan pengolahan limbah yang lebih tertata.
Paelori menegaskan, program MBG tidak hanya memberi dampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki efek ekonomi yang luas. Jika dikelola dengan baik, program tersebut dapat menggerakkan UMKM, membuka peluang kerja, sekaligus menambah PAD Lombok Timur.
“Ini peluang yang nyata. Tinggal bagaimana pemerintah daerah mampu membaca dan mengelolanya,” pungkasnya.(red)
