Sidoarjo – detikperistiwa.co.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebanyak 1.452 petugas sensus telah disiapkan untuk melakukan pendataan secara door-to-door di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Dukungan tersebut ditegaskan dalam apel pelepasan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Fave Hotel Sidoarjo, Rabu malam (10/6). Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Bahrul Amig, yang mewakili Bupati Sidoarjo, Subandi.
Dalam sambutannya, Amig mengatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi.
“Tahun 2026 ini akan dilaksanakan pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026 sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Sensus ini akan menyediakan informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, ekonomi digital, serta ekonomi lingkungan,” ujarnya.
Menurut Amig, keberhasilan sensus sangat bergantung pada kualitas kerja petugas di lapangan. Karena itu, ia meminta seluruh petugas menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga etika, serta mengedepankan prinsip senyum, sapa, dan salam saat berinteraksi dengan masyarakat.
“Kehadiran petugas menjadi pondasi utama keberhasilan sensus ini. Embanlah amanah dengan baik, fokus pada akurasi data, jaga kesehatan, dan jadilah komunikator yang baik di tengah masyarakat,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya akurasi data dalam mendukung keberhasilan program pembangunan.
“Jika data tidak akurat, maka program kegiatan tidak tepat sasaran. Karena itu mari membudayakan dialog berbasis data. Orang yang hebat adalah orang yang berbicara berdasarkan data dan fakta,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sidoarjo, Bagyo Trilaksono, menjelaskan bahwa SE2026 akan mendata seluruh unit usaha, kecuali kategori administrasi pemerintahan dan kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja. Pendataan juga mencakup usaha yang mulai beroperasi hingga tahun 2026.
Menurutnya, sensus kali ini tidak hanya berfokus pada aktivitas usaha, tetapi juga melakukan pembaruan informasi sosial ekonomi keluarga, meliputi data umum keluarga, kondisi demografi, tingkat pendidikan, hingga pekerjaan.
“Tujuan utama sensus ini adalah menyiapkan data dasar yang kuat untuk berbagai kegiatan sensus dan survei di masa mendatang sehingga pemerintah memiliki gambaran yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan,” jelasnya.
Bagyo mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan sejak awal Juni 2026, di antaranya pengiriman email blast kepada perusahaan besar dan menengah, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan pelaku usaha.
Ia menambahkan, terdapat sejumlah pembaruan dalam pelaksanaan SE2026 dibandingkan sensus sebelumnya. Salah satunya adalah keterlibatan aktif masyarakat dan perusahaan melalui mekanisme pengisian data secara mandiri atau self-enumeration.
Selain itu, cakupan pendataan juga lebih komprehensif karena tidak hanya memotret karakteristik usaha, tetapi juga memperbarui informasi kependudukan dan kondisi sosial ekonomi keluarga.
Dalam pelaksanaannya, SE2026 memanfaatkan berbagai inovasi teknologi modern, seperti geo-tagging untuk merekam lokasi usaha secara akurat, teknologi Generative Artificial Intelligence (Gen-AI) untuk membantu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), pemanfaatan big data dalam penyusunan daftar awal usaha, serta chatbot untuk mempercepat layanan informasi dan menjawab pertanyaan responden.
“Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akurasi data sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam proses pendataan,” ujarnya.
Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, hingga perumusan program kesejahteraan masyarakat. Dengan tersedianya data yang lengkap dan akurat, pembangunan di Kabupaten Sidoarjo diharapkan semakin tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.
(Luqman Arif)
