Detikperistiwa.co.id – LOMBOK TIMUR – Ketepatan data penerima bantuan sosial dan jaminan kesehatan menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam aksi mahasiswa Universitas Gunung Rinjani di Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah daerah berharap pembaruan data yang dijanjikan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan sehingga penentuan penerima program bantuan pada 2027 lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.
Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat menemui perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gunung Rinjani (BEM UGR) di depan gerbang Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (28/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Juaini menjelaskan bahwa pemerintah pusat menargetkan pembaruan data desil paling lambat Desember 2026. Data yang telah melalui proses pemutakhiran, termasuk menindaklanjuti sanggahan yang masuk, diharapkan menjadi acuan dalam menentukan penerima bantuan sosial serta peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Namun, sebelum data baru resmi diterbitkan dan digunakan, penyaluran bantuan masih mengacu pada data desil yang saat ini berlaku. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pun menantikan realisasi pembaruan tersebut untuk mendukung penetapan sasaran bantuan pada tahun mendatang.
Juaini mengajak mahasiswa tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi juga ikut mengawal proses pembaruan data. Pengawasan dinilai penting agar persoalan terkait kepesertaan bantuan dan jaminan kesehatan memperoleh perhatian dalam proses penentuan kebijakan.
Selain persoalan bantuan, diskusi turut menyoroti peluang petani lokal mendapatkan manfaat ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Juaini menyebut sejumlah dapur yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memanfaatkan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan. Produk pertanian dari Lombok Timur juga digunakan oleh dapur MBG yang berada di luar daerah.
Meski demikian, ia mengakui bahwa keterlibatan hasil produksi lokal belum berjalan secara menyeluruh. Pemerintah daerah melihat perlunya penguatan rantai pasok agar petani setempat memiliki kesempatan lebih luas untuk menyediakan kebutuhan pangan program tersebut. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga dipandang berpotensi mengambil bagian dalam sistem distribusi ke depan.
Di sektor peternakan, Pemkab Lombok Timur mendorong pengembangan sapi perah untuk mendukung penyediaan susu bagi kebutuhan MBG. Pemerintah berharap peternak mulai mengembangkan usaha tersebut pada 2027, sehingga potensi produksi daerah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan program secara bertahap.
Mahasiswa juga membawa persoalan pupuk bersubsidi bagi petani tembakau. Menanggapi hal tersebut, Juaini menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan petani merupakan kepentingan yang turut diperhatikan pemerintah daerah. Ia meminta mahasiswa menuangkan aspirasinya dalam dokumen tertulis agar dapat memperkuat bahan pertimbangan Pemkab ketika menyampaikan kebutuhan petani kepada pemerintah pusat.
Dialog antara Sekda dan perwakilan BEM UGR berlangsung singkat di depan gerbang Kantor Bupati Lombok Timur. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Lombok Timur.(red)
