Bireuen – detikperistiwa.co.id
Polemik mengenai biaya sebesar Rp400 ribu dalam proses pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) bagi sebagian warga Gampong Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, perlu dilihat secara utuh, proporsional, dan berimbang.
Persoalan tersebut mencuat setelah adanya pemberitaan mengenai biaya pengurusan SKT bagi warga yang membutuhkan dokumen tanah. Namun, berdasarkan klarifikasi yang disampaikan Keuchik Gampong Kuala Ceurape, Nasrul, terdapat sejumlah konteks yang dinilai penting untuk diketahui masyarakat agar persoalan tersebut tidak dipahami secara keliru.
Salah satunya, biaya Rp400 ribu tersebut menurut penjelasan Keuchik tidak dikenakan kepada seluruh warga Gampong Kuala Ceurape.
Biaya tersebut berkaitan dengan warga tertentu yang membutuhkan pengurusan SKT karena tidak lagi memiliki surat atau dokumen tanah, sehingga memerlukan proses pengukuran serta kelengkapan administrasi yang diperlukan.
Rp400 Ribu Berkaitan dengan Proses Pengurusan
Nasrul menjelaskan bahwa biaya tersebut berkaitan dengan kebutuhan dalam proses pengurusan, antara lain pengukuran tanah, saksi dan administrasi.
Dalam proses pengukuran, terdapat kebutuhan tenaga, waktu dan operasional. Demikian pula kehadiran saksi serta kebutuhan administrasi merupakan bagian dari proses yang perlu dipersiapkan.
Karena itu, menurut klarifikasi Nasrul, biaya tersebut bukan dimaksudkan sebagai pungutan untuk kepentingan pribadi Keuchik, melainkan berkaitan dengan kebutuhan proses pengurusan dokumen warga.
Meski demikian, keterbukaan mengenai penggunaan biaya tetap penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas peruntukan, mekanisme dan pertanggungjawaban biaya tersebut.
Tidak Berlaku bagi Seluruh Warga
Salah satu poin penting yang perlu diluruskan adalah bahwa biaya Rp400 ribu tersebut bukan kewajiban seluruh kepala keluarga di Gampong Kuala Ceurape.
Menurut penjelasan Keuchik, biaya tersebut hanya berkaitan dengan warga yang memang membutuhkan pengurusan SKT karena tidak lagi memiliki dokumen tanah yang diperlukan.
Dengan demikian, persoalan tersebut tidak tepat apabila digeneralisasi sebagai pungutan kepada seluruh masyarakat Gampong Kuala Ceurape.
Warga yang membutuhkan pengurusan tersebut disebut telah mengetahui dan menerima biaya yang berkaitan dengan proses dokumen mereka.
Nasrul Jelaskan Mekanisme Pengurusan SKT
Keuchik Gampong Kuala Ceurape, Nasrul, menjelaskan bahwa proses pengurusan SKT bermula dari kebutuhan warga yang memerlukan dokumen tanah.
Warga yang bersangkutan terlebih dahulu diminta melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Setelah kelengkapan tersebut dipenuhi, berkas kemudian diserahkan kepada Keuchik Gampong untuk diproses sesuai kebutuhan.
“Warga yang membutuhkan pengurusan SKT diminta melengkapi perlengkapan berkas dalam pengurusan. Setelah berkas tersebut lengkap, kemudian diserahkan kepada Keuchik Gampong,” jelas Nasrul.
Menurutnya, proses tersebut merupakan pelayanan terhadap warga yang membutuhkan dokumen tanah dan bukan kebijakan yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat.
Nasrul juga menjelaskan bahwa pengurusan SKT yang berangkat dari kebutuhan administratif warga tersebut tidak semestinya dipahami sebagai proses yang harus terlebih dahulu diketahui atau dibahas oleh seluruh unsur pemerintahan gampong, karena pengajuannya berasal dari kebutuhan administratif warga yang bersangkutan.
Hak Jawab dan Keberimbangan Perlu Dijaga
Dalam persoalan yang menyangkut nama baik seseorang, hak jawab dan keberimbangan merupakan prinsip penting dalam pemberitaan.
Keuchik Nasrul sebagai pihak yang disebut dalam pemberitaan memiliki hak untuk menjelaskan proses yang sebenarnya terjadi.
Pada saat yang sama, masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui dasar, mekanisme dan penggunaan biaya yang berkaitan dengan pengurusan SKT.
Karena itu, kedua kepentingan tersebut seharusnya dapat berjalan bersama.
Masyarakat berhak bertanya, sementara pihak yang diberitakan berhak menjelaskan.
Dengan demikian, publik dapat menilai persoalan berdasarkan informasi yang lebih lengkap, bukan hanya dari satu sudut pandang.
Kritik Tetap Diperlukan, tetapi Fakta Harus Menjadi Dasar
Pengawasan terhadap pemerintahan gampong merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Kritik dan pertanyaan mengenai pelayanan maupun biaya yang berkaitan dengan kepentingan warga merupakan hal yang wajar.
Namun, kritik sebaiknya tetap dibedakan dari kesimpulan bahwa telah terjadi penyalahgunaan.
Dalam persoalan ini, sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka antara lain siapa warga yang mengajukan SKT, mengapa dokumen tersebut diperlukan, bagaimana proses pengukurannya, siapa yang menjadi saksi, serta bagaimana biaya Rp400 ribu tersebut digunakan.
Kejelasan atas hal-hal tersebut akan membantu masyarakat menilai persoalan secara lebih objektif.
Keuchik Nasrul Imbau Warga Tidak Mudah Terprovokasi
Keuchik Nasrul juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi atau isu yang belum diketahui kebenarannya.
Ia berharap masyarakat tetap menjaga ketenangan dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat maupun mengganggu jalannya pemerintahan gampong.
Nasrul meminta setiap persoalan diselesaikan melalui komunikasi, klarifikasi dan musyawarah, bukan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Janganlah masyarakat mudah terprovokasi oleh isu-isu dari pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintahan yang sah. Kalau ada persoalan, mari kita bicarakan dan klarifikasi bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujar Nasrul.
Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, perbedaan tersebut hendaknya tidak menjadi alasan untuk memecah persatuan masyarakat atau menghambat pelayanan pemerintahan kepada warga.
Nasrul menegaskan bahwa dirinya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat sepanjang disampaikan berdasarkan fakta dan secara konstruktif.
“Kalau ada yang perlu dipertanyakan, silakan tanyakan langsung. Kalau ada yang perlu diperbaiki, mari kita perbaiki bersama. Jangan sampai masyarakat terpecah hanya karena informasi yang belum tentu benar,” demikian Nasrul.
Transparansi Menjadi Jalan Penyelesaian
Untuk menghindari polemik berkepanjangan, transparansi menjadi langkah penting.
Pemerintah Gampong Kuala Ceurape dapat memberikan penjelasan yang diperlukan kepada masyarakat mengenai proses pengurusan SKT dan penggunaan biaya yang berkaitan dengannya.
Apabila seluruh proses dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan, kesalahpahaman dapat diminimalkan.
Sebaliknya, apabila terdapat kekurangan dalam proses administrasi, hal tersebut dapat diperbaiki melalui mekanisme yang semestinya tanpa harus berkembang menjadi persoalan personal.
Kepentingan Warga Harus Tetap Menjadi Prioritas
Pada akhirnya, persoalan ini menyangkut warga yang membutuhkan kepastian atas dokumen tanah mereka.
Bagi warga yang sudah tidak memiliki surat tanah, kebutuhan memperoleh dokumen pendukung merupakan persoalan penting. Mereka membutuhkan pelayanan yang jelas, transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi titik utama penyelesaian.
Jangan sampai warga yang sedang berusaha mendapatkan kepastian dokumen justru menjadi korban dari polemik yang berkembang.
Persoalan ini sebaiknya diselesaikan melalui klarifikasi, keterbukaan dan pemeriksaan fakta, bukan melalui prasangka ataupun kesimpulan sepihak.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya jawaban mengenai berapa biaya yang dibayarkan, tetapi juga penjelasan mengenai untuk apa biaya tersebut digunakan, bagaimana prosesnya berlangsung, dan bagaimana pertanggungjawabannya.
Sebab dalam persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan nama baik seseorang, fakta harus ditempatkan di atas persepsi, klarifikasi di atas prasangka, dan kepentingan warga di atas segala kepentingan lainnya.
