Detikperistiwa.co.id – LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendorong transformasi sektor usaha masyarakat dengan mengoptimalkan kekayaan komoditas lokal. Tidak hanya mengandalkan hasil produksi dalam jumlah besar, pemerintah ingin produk yang dihasilkan pelaku UMKM memiliki kualitas, nilai tambah, serta akses pasar yang lebih luas.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan hal itu saat membuka Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Provinsi NTB 2026 di Rupatama 2 Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (16/9/2026).
Haerul mengatakan Lombok Timur memiliki sumber daya ekonomi yang tersebar di berbagai sektor. Hamparan lahan pertanian, perkebunan, peternakan hingga potensi perikanan dan kelautan menjadi modal besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.
Kondisi tersebut juga menjadikan Lombok Timur sebagai daerah dengan jumlah UMKM terbesar di NTB. Namun, menurutnya, besarnya jumlah pelaku usaha harus diikuti peningkatan kemampuan agar UMKM tidak sekadar bertambah secara kuantitas, tetapi mampu berkembang menjadi usaha yang lebih kuat.
Pemkab Lombok Timur sebelumnya telah mengalokasikan dana sekitar Rp20 miliar pada 2025 untuk membantu kebutuhan permodalan pelaku UMKM. Dukungan itu diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kegiatan usaha masyarakat.
Haerul mengingatkan agar bantuan modal tidak hanya berujung pada peningkatan produksi. Pelaku usaha juga perlu memahami pentingnya kualitas barang, pengemasan, pengelolaan usaha, dan strategi pemasaran.
Menurutnya, kemampuan membaca kondisi keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan usaha. Produk yang memiliki daya tarik tinggi tetap akan menghadapi kendala apabila pemilik usaha tidak mampu mengatur modal, biaya produksi, arus keuangan, dan target pasar.
Salah satu peluang yang kini tengah dikembangkan adalah komoditas porang. Lombok Timur memiliki fasilitas pengolahan porang berkapasitas besar yang mampu memproses bahan baku segar menjadi tepung maupun produk olahan lainnya.
Keberadaan fasilitas tersebut dinilai membuka peluang lebih besar bagi masyarakat, khususnya petani, karena hasil panen dapat diolah terlebih dahulu sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Pemkab Lombok Timur juga tengah mempersiapkan ekspor perdana tepung porang menuju Tiongkok. Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan sejumlah persyaratan, termasuk proses karantina, sehingga pengiriman dapat direalisasikan.
Haerul berharap pengembangan porang dapat menjadi bagian dari upaya memperluas sumber pendapatan masyarakat. Ia juga mendorong agar komoditas lain memiliki pola pengembangan serupa, yakni tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB Iskandar Zulkarnaen menyampaikan bahwa Lombok Timur memperoleh jumlah fasilitasi paling banyak dalam program Desa Berdaya pada 2026.
Program tersebut mencakup tujuh Desa Berdaya Transformatif dan 64 Desa Berdaya Tematik. Dana akan ditransfer langsung kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan yang bersifat produktif.
Iskandar menilai pengawasan dan pendampingan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut. Sebanyak 144 pendamping disiapkan untuk membantu keluarga penerima manfaat, terutama dalam membangun tata kelola keuangan dan mengembangkan usaha ekonomi lokal.
Menurutnya, program pemberdayaan tidak boleh berhenti pada penyaluran dana. Masyarakat harus memperoleh kemampuan agar dukungan tersebut dapat menghasilkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Penguatan ekonomi masyarakat juga dikaitkan dengan agenda pengurangan kemiskinan di NTB. Iskandar menyebut seluruh program pemerintah daerah diarahkan agar memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan absolut.
Saat ini, tingkat kemiskinan absolut NTB disebut berada di angka 11,17 persen atau sekitar 624 ribu jiwa. Pemerintah provinsi menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga di bawah 10 persen.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Iskandar menjelaskan perekonomian NTB tumbuh sekitar 7,4 persen. Namun, sebagian besar pertumbuhan tersebut masih dipengaruhi sektor pertambangan.
Karena itu, Pemprov NTB mendorong diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi melalui sektor kelautan, pariwisata, dan UMKM. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari arah transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMD.
Dukungan terhadap agenda tersebut turut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho. Ia mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan diperlukan untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat.
Bank Indonesia, lanjutnya, melihat program Desa Berdaya sebagai salah satu ruang untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan UMKM. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pemahaman dasar mengenai pengelolaan keuangan.
Forum KSSK NTB 2026 yang mengusung tema “Sinergi dalam Mendukung Program Desa Berdaya” tersebut turut dihadiri perwakilan DJP NTB, DJPb NTB, OJK Provinsi NTB, LPS II Surabaya, jajaran pemerintah daerah, serta pelaku UMKM.
Dalam kegiatan itu juga dilakukan penyerahan plakat Forum KSSK NTB 2026 secara simbolis kepada Sekda Lombok Timur, Bappeda Provinsi NTB, Dinas Perdagangan Lombok Timur, serta perwakilan UMKM dari Desa Berdaya Lendang Nangka dan UMKM Tenun Nyelangkok dari Desa Berdaya Kembang Kerang.
Melalui penguatan modal, literasi keuangan, pendampingan, dan perluasan akses pasar, pemerintah berharap potensi ekonomi Lombok Timur dapat diolah menjadi kekuatan usaha yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.(red)
