Detikperistiwa.co.id – Lombok Timur – Langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) melalui sistem digital mendapat respons positif dari masyarakat. Dalam sepekan terakhir, jumlah warga yang melakukan registrasi meningkat tajam seiring gencarnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah hingga ke tingkat desa.
Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, aplikasi Perlinsos yang digunakan sebagai sarana pendataan kini melayani sekitar 3.000 pendaftaran setiap hari. Angka tersebut melonjak drastis dibandingkan pada masa awal peluncuran aplikasi, ketika jumlah pendaftar masih berada di kisaran ratusan orang.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Lombok Timur, Dedi Kurniawan, mengatakan tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya pembaruan data sosial ekonomi sebagai syarat utama dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
Ia menjelaskan, proses pendaftaran tidak hanya dapat dilakukan secara mandiri. Anggota keluarga, tetangga, maupun perangkat desa juga dapat membantu mengusulkan warga yang dinilai memenuhi kriteria untuk masuk dalam proses verifikasi.
“Seluruh masyarakat diberi kesempatan untuk memperbarui datanya. Semakin banyak data yang masuk, semakin akurat pula pemerintah dalam menentukan sasaran penerima bantuan,” ujarnya, Kamis (30/7/2026).
Di berbagai wilayah, pemerintah desa turut mengambil peran aktif dengan membuka layanan pendampingan bagi warga yang mengalami kesulitan mengakses aplikasi. Aparatur desa, kepala dusun, hingga unsur pemerintahan lainnya dilibatkan untuk memastikan proses pendataan berjalan lebih cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ajakan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin melalui media sosial dan video imbauan juga dinilai memberi dampak besar terhadap meningkatnya jumlah pendaftar. Pemerintah berharap seluruh kepala keluarga dapat memanfaatkan kesempatan tersebut agar data yang dimiliki pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat saat ini.
Pembaruan data dilakukan sebagai bagian dari penyempurnaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selama ini, persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan masih menjadi salah satu keluhan yang paling sering muncul dalam setiap penyaluran bansos.
Tidak sedikit warga menilai bantuan diterima oleh keluarga yang kondisi ekonominya sudah mapan, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum tercatat sebagai penerima. Kondisi tersebut kerap memicu protes hingga menimbulkan gesekan di tingkat desa.
Melalui sistem digital, seluruh data pendaftar akan diverifikasi secara otomatis menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terhubung dengan berbagai basis data pemerintah. Hasil verifikasi akan menentukan apakah seseorang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan berdasarkan kondisi ekonomi terkini.
Dedi menegaskan bahwa status penerima bansos bersifat dinamis. Seseorang yang sebelumnya memperoleh bantuan dapat kehilangan haknya apabila tingkat kesejahteraannya meningkat. Sebaliknya, keluarga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi berpeluang masuk dalam daftar penerima setelah data diperbarui.
Pemerintah daerah optimistis mekanisme tersebut akan menciptakan proses seleksi yang lebih objektif dan mengurangi praktik penentuan penerima berdasarkan kedekatan atau hubungan kekerabatan.
Selain meningkatkan ketepatan sasaran, pembaruan data juga diharapkan mampu meredam berbagai persoalan yang selama ini muncul saat distribusi bantuan berlangsung. Dalam beberapa kasus sebelumnya, penyaluran bansos sempat tertunda akibat banyaknya protes masyarakat terhadap daftar penerima. Bahkan, sejumlah pemerintah desa terpaksa menahan distribusi bantuan sembari menunggu penyelesaian perbaikan data.
Melalui sistem pendataan yang lebih terbuka, terintegrasi, dan berbasis kondisi riil masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap penyaluran bantuan sosial ke depan dapat berlangsung lebih transparan, adil, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi warga yang benar-benar membutuhkan.(red)
