Jakarta – detikperistiwa.co.id
Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia lebih dari 100 ribu km, dimana 70% wilayahnya terdiri dari perairan dan laut. Lebih dari itu, kekayaan sumber daya maritimnya terkaya di dunia. Sebanyak 160 juta penduduk negeri ini tinggal di pesisir pantai dan tersebar di 12.968 desa atau 15,39% dari total wailayah administratif setingkat desa. Indonesia memiliki 2,2 – 2,6 juta nelayan. Namun sungguh sangat paradoksal, mayoritas nelayan dan masyakarat pesisir hidupnya dibawah kesejahteraan. Tentunya banyak faktor sebagai penyebabnya. Disamping ratusan trilyun rupiah kekayaan laut negeri ini (ikan dan sejenisnya) setiap tahun dicuri kapal asing, serta para nelayan hanya sebagai buruh dikangkangi para pemilik modal besar domestik dan asing. Lebih dari itu, selama 81 tahun atau sejak Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 negara belum memberikan perhatian secara serius terhadap kedaulatan maritim dan kesejahteraan meraka. Saya adalah saksi sejarah, sudah keliling ke seluruh Indonesia. Saat di Pelabuhan Bengkulu Sumatera dengan kasat mata saksikan para nelayan hanya jadi obyek dan digantung kehidupannya oleh para pemilik modal (kapal) sebagai buruh, hidupnya tidak Sejahtera. Oleh karena itu, Asosiasi Usaha Kecil, Mikro Dan Pedagang Kaki Lima Indonesia – APKLI Merah Putih mendukung dan mengawal komitmen nyata dan besar Presiden Prabowo yang akan bangun ribuan kapal nelayan (1.582 unit) tahun 2027 untuk memperkuat kedaulatan maritim, serta mengdongkrak ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir diseluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum APKLI Merah Putih, Dokter Ali Mahsun ATMO, M. Biomed., Jakarta, Senin, 21 September 2026.
Syukur-syukur ribuan kapal nelayan tepatnya 1.582 unit tahun 2027 itu merupakan Bantuan Presiden RI. Namun demikian, saya lebih mendorong negara memberikan kail berupa regulasi, pendampingan, fasilitas usaha produktif, serta promosi dan pemasaran, baik melalui Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Koperasi Nelayan atau Kelompok Usaha Masyarakat Pesisir. Yang lebih mendasar adalah nelayan wajib menjadi subyek bukan obyek ekonomi. Oleh karena itu, pendampingan nelayan menjadi key succes dalam memperbaiki kultur dan perilaku, serta mengdongkrak spirit para nelayan untuk maju menjadi pengusaha yang profesional dan naik kelas, dan hidupnya lebih sejahtera. Untuk itu, APKLI Merah Putih mendorong pengadaan kebutuhan kapal modern bagi nelayan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana pagu tahun 2026 Rp 300 trilyun. Atau APKLI MERAH PUTIH berharap Presiden Prabowo terbitkan Kepres RI alokasikan pagu KUR tahun 2027 sebesar Rp 50 Trikyun untuk pengadaan kapal modern bagi nelayan. Semisal untuk 1000 kapal 30 GT harga sekitar Rp 7 M butuhkan KUR sebesar Rp. 7 trilyun. Untuk 400 Kapal 100 GT dengan harga sekitar Rp 25 M dibutuhkan Rp 10 trilyun. Untuk 400 kapal 150 GT harga sekitar 39 M dibutuhkan KUR Rp 15,6 T, dan untuk 200 kapal 200 GT dengan harga sekitar Rp 45 M Rp 9 trilyun. Dan sisa pagu KUR untuk rantai pasok ekosistem perekonomian nelayan Indonesia. Sekali lagi, kunci suksesnya adalam pendampingan dari hulu hingga hilir, serta pemerintah tidak bekerja sendirian, imbuh dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta.
Keperpihakan besar dan nyata Presiden Prabowo kepada ekonomi, serta kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir telah dirindukan hiru membiru sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Oleh karena itu harus sukses dan tidak boleh gagal akibat tindakan koruptif dan penyalagunaan kewenangan yang kerap terjadi semisal Skandal Program MBG, ATR/BPN dan lainnnya. APKLI MERAH PUTIH tegak lurus, dukung dan kawal suksesnya program pro rakyat kecil Presiden Prabowo, pungkas Dewan Pembina PP IPPNU (2009-2012 & 2012-2015) dan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998
