Makassar, detikperistiwa.co.id – Karang Taruna Sulawesi Selatan menggelar diskusi refleksi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Makassar.
Diskusi bertema ‘Lumbung Pangan dan Poros Maritim’ itu berlangsung di Hometown Kopizone, Makassar, Selasa (28/10/2026). Kegiatan diikuti sekitar 50 mahasiswa dari sejumlah kampus di Makassar.
Dua program pemerintah, yakni Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, menjadi bahasan utama dalam forum tersebut.
Ketua Karang Taruna Sulsel Harmansyah mengatakan kedua program tersebut memiliki keterkaitan dengan penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat pedesaan dan menjadi titik hilirisasi program pemerintah,” ujar Harmansyah.
Menurutnya, Sulsel sejak lama dikenal sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional. Karena itu, kebijakan pertanian perlu didukung ketersediaan lahan, distribusi pangan, dan sistem perdagangan yang mampu menjaga stabilitas harga.
Harmansyah turut menyoroti pencetakan sawah baru di sejumlah kabupaten di Sulsel. Menurutnya, penyiapan lahan menjadi bagian penting dalam meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan.
Dia mengatakan Koperasi Desa Merah Putih tidak semata-mata dibentuk untuk bersaing dengan jaringan ritel modern seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret.
Koperasi tersebut, kata dia, diharapkan menjadi wadah penguatan ekonomi masyarakat desa, termasuk membantu petani memasarkan hasil produksi dan mengurangi ketergantungan kepada tengkulak maupun rentenir.
“Gudang koperasi ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk menampung dan memperdagangkan komoditas pangan dari wilayah setempat, seperti beras dan kakao,” katanya.
Menurutnya, mekanisme tersebut dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dari petani menuju pasar.
Pada sektor maritim, Harmansyah menyoroti pembangunan pelabuhan dan dermaga serta program Kampung Nelayan Merah Putih yang mulai dikembangkan di sejumlah wilayah Sulsel.
Dia menilai Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kesejahteraan nelayan.
“Program ini diharapkan didukung fasilitas seperti cold storage dan sarana penangkapan ikan, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir bisa semakin berkembang,” jelasnya.
Harmansyah mengatakan penguatan sektor pertanian dan kelautan perlu berjalan beriringan. Keduanya dinilai berkaitan langsung dengan ketersediaan pangan dan penghidupan masyarakat.
Dia juga menyebut program koperasi, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga Makan Bergizi Gratis yang didukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi membuka lapangan kerja baru.
Meski demikian, dia mengajak mahasiswa tetap menyampaikan aspirasi dan kritik konstruktif terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah.
“Masukan masyarakat tetap diperlukan untuk memperbaiki berbagai kebijakan agar pelaksanaannya semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Akademisi Universitas Cokroaminoto Makassar sekaligus pemerhati media Ibnu Munsir menekankan pentingnya peran media dan mahasiswa dalam mengawal pelaksanaan program pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Ibnu, media bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan masyarakat, termasuk memberikan edukasi mengenai program nasional.
“Media ini memiliki peran strategis yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Media menjadi jembatan di tengah arus perkembangan teknologi yang serba AI,” ujar Ibnu.
Dia menyebut perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi tantangan tersendiri bagi media, khususnya dalam menghadapi penyebaran hoaks dan informasi yang simpang siur.
Karena itu, Ibnu mengingatkan pentingnya informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika membahas program pemerintah di sektor ketahanan pangan, pertanian, perikanan, dan kemaritiman.
Dia menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik seharusnya didasarkan pada data yang kuat dan disertai solusi.
“Kalau program itu dijalankan dengan bagus, dengan baik, apa salahnya kita memberi apresiasi? Kalau ada perbaikan, kita memberi masukan dan solusi yang berimbang serta berbasis data,” katanya.
Ibnu juga menilai program seperti peningkatan produksi beras, pencetakan sawah, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat perlu dilihat secara objektif berdasarkan manfaat dan tantangan pelaksanaannya.
Menurutnya, keberadaan program yang dinilai bermanfaat tetap tidak berarti seluruh kekurangan harus diabaikan. Evaluasi dan masukan tetap diperlukan agar kebijakan semakin sesuai kebutuhan masyarakat.
Diskusi tersebut kemudian ditutup dengan deklarasi puluhan pemuda Makassar untuk menjaga persatuan serta melawan disinformasi, fitnah, dan kebencian.
Deklarasi itu menjadi penegasan komitmen peserta untuk ikut menjaga ruang publik tetap sehat di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital.(*)
