Detikperistiwa.co.id – LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus berupaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Selain memperjuangkan bantuan renovasi ribuan rumah warga, pemerintah daerah kini mendorong penataan lima kawasan permukiman agar dilengkapi infrastruktur dasar yang memadai.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dengan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, beserta jajarannya, Kamis (29/10/2026). Pertemuan berlangsung di ruang kerja bupati dan turut dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Lombok Timur.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih terbatasnya alokasi bantuan untuk program penanganan rumah tidak layak huni. Dari total 20.000 unit rumah yang diajukan Pemkab Lombok Timur, baru sekitar 2.000 unit yang memperoleh alokasi, atau setara 10 persen dari jumlah usulan.
Besarnya selisih antara kebutuhan dan alokasi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk terus mengupayakan dukungan tambahan. Pemkab berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dapat membuka peluang penanganan yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan perbaikan tempat tinggal.
Di sisi lain, pemerintah daerah telah mengajukan rencana pengembangan lima kawasan permukiman di sejumlah wilayah. Lokasi yang masuk dalam usulan tersebut mencakup Desa Tanjung Luar di Kecamatan Keruak, klaster pesisir perkotaan timur di Kecamatan Labuhan Haji, Desa Labuhan Lombok di Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Masbagik, serta kawasan Sambelia/Jerowaru yang mencakup klaster desa pesisir utara dan selatan.
Pengembangan kawasan dirancang dengan luas minimal 10 hektare untuk setiap lokasi. Pemkab juga telah mengajukan lahan dengan luasan hampir 40 hektare pada masing-masing kawasan sebagai bagian dari persiapan program tersebut.
Penataan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal secara menyeluruh. Pembenahan drainase, penyediaan sarana sanitasi, dan pembangunan infrastruktur pendukung menjadi bagian penting dari rencana agar permukiman tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga lingkungan yang bersih dan sehat.
Bupati Haerul Warisin menilai percepatan pembangunan sektor perumahan membutuhkan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat. Karena itu, ia meminta Dinas Perkim terus mengintensifkan komunikasi dengan instansi terkait untuk mengawal berbagai usulan yang telah disampaikan, baik mengenai bantuan bedah rumah maupun pengembangan kawasan permukiman.
Pemkab Lombok Timur juga menjajaki penguatan kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Keterlibatan lembaga tersebut diharapkan dapat membantu memperluas dukungan bagi warga yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan hunian layak.
Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah daerah menargetkan penanganan persoalan perumahan dapat dilakukan tidak hanya melalui perbaikan bangunan, tetapi juga lewat peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Koordinasi dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mendorong realisasi program sesuai kebutuhan masyarakat Lombok Timur.(red)
