Detikperistiwa.co.id – LOMBOK TIMUR – Perkembangan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi perhatian dalam penilaian lomba tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 di Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Kamis (29/10/2026). Pemerintah daerah menilai penguatan Posyandu penting untuk mendekatkan berbagai layanan dasar kepada masyarakat.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengatakan keberadaan Posyandu memiliki arti strategis karena menjadi salah satu titik pelayanan yang paling dekat dengan warga. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dinilai semakin meningkat seiring bertambah luasnya jenis pelayanan yang diberikan.
Selain menjalankan kegiatan kesehatan, Posyandu juga berperan dalam mendukung penyaluran bantuan, menjaga kebersihan lingkungan, hingga memfasilitasi pengobatan gratis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan berbasis masyarakat membutuhkan dukungan kader yang aktif serta koordinasi dengan pemerintah.
Haerul Warisin menyampaikan penghargaan kepada para kader atas pengabdian mereka. Ia menilai keterlibatan kader di lapangan merupakan bagian penting dalam memastikan program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam penilaian kali ini, Posyandu Pelangi Rinjani Rakam menjadi lokasi yang dikunjungi tim provinsi. Posyandu tersebut melayani berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga warga lanjut usia.
Bupati berharap proses penilaian dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu dibenahi. Menurutnya, hasil evaluasi dan masukan dari tim juri akan lebih bermakna apabila diterapkan dalam kegiatan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Di sela kegiatan tersebut, Haerul Warisin juga mengarahkan agar kemungkinan pemekaran lingkungan di Kelurahan Rakam dikaji lebih lanjut. Ia meminta lurah bersama perangkat daerah terkait menelaah kondisi wilayah dan kebutuhan pelayanan sebagai dasar pertimbangan.
Penataan lingkungan, kata dia, perlu memperhitungkan beban tugas kepala lingkungan agar koordinasi dengan masyarakat dapat berlangsung lebih efektif. Pembagian wilayah yang proporsional diharapkan turut mempercepat penanganan berbagai kebutuhan warga.
Ia menambahkan, peningkatan pelayanan publik memerlukan kerja bersama antara pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, kader Posyandu, dan masyarakat. Sinergi antarpihak diperlukan agar program yang dijalankan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi memberikan manfaat nyata.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai, Lalu Zaenul Arifin, yang juga menjabat Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya DPMPD Provinsi NTB, menjelaskan bahwa lomba tersebut menjadi salah satu sarana untuk melihat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
Penilaian tidak hanya berfokus pada kegiatan pelayanan, tetapi juga mencakup tata kelola dan tindak lanjut dari hasil pelayanan Posyandu. Tim turut memeriksa penerapan Sistem Informasi Posyandu (SIP), inovasi yang dikembangkan, serta kreativitas kader, termasuk melalui Mars Posyandu. Pemeriksaan dilakukan dengan verifikasi langsung di lapangan.
Lurah Rakam, Zulkarnaen, menerangkan bahwa Posyandu berbasis enam bidang SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan Kementerian Dalam Negeri memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Posyandu kini turut menjadi wadah untuk menghimpun aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pelayanan dasar di berbagai sektor.
Aspirasi tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan dinas atau instansi teknis sesuai kewenangan masing-masing. Pembagian tanggung jawab antaranggota menjadi salah satu cara untuk memastikan setiap kebutuhan warga dapat diteruskan kepada pihak yang tepat.
Penilaian di halaman Posyandu Pelangi Rinjani tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), jajaran pendamping Keluarga Berencana (KB), kader Posyandu, serta tokoh masyarakat setempat.(red)
