Detikperistiwa.co.id – Lombok Timur – Ancaman musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang tahun ini mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat kesiapan sektor penyediaan air bersih. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus bergerak lebih cepat menyusun strategi untuk menghadapi kemungkinan menurunnya debit sumber air akibat fenomena El Nino.
Arahan tersebut disampaikan saat rapat evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban Direksi PDAM Lombok Timur yang digelar di Selong, Rabu (8/7/2026). Dalam kesempatan itu, Bupati yang juga bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) menilai pelayanan air bersih menjadi salah satu sektor yang harus mendapat perhatian utama karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Haerul Warisin, berbagai prediksi mengenai potensi kekeringan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Meski pemerintah berharap kondisi cuaca tetap bersahabat, seluruh langkah antisipasi harus disiapkan sejak awal agar distribusi air kepada pelanggan tetap berjalan tanpa kendala.
Ia meminta jajaran direksi PDAM menyusun rencana mitigasi yang terukur, termasuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air selama musim kemarau. Kawasan selatan Lombok Timur menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan karena selama ini kerap menghadapi persoalan pasokan air ketika curah hujan menurun.
Bupati mengakui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah membantu meningkatkan jangkauan pelayanan hingga sejumlah desa di wilayah selatan. Namun demikian, ia mengingatkan agar keberadaan infrastruktur tersebut terus dioptimalkan sehingga masyarakat tetap memperoleh pasokan air secara berkelanjutan.
Dalam arahannya, Haerul Warisin juga memberikan apresiasi atas peningkatan kinerja PDAM Lombok Timur. Respons cepat petugas dalam menangani gangguan jaringan maupun kebocoran pipa dinilai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan daerah tersebut.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat merasa puas. Menurutnya, prestasi yang telah diraih justru harus menjadi pemacu untuk terus melakukan inovasi dan memperbaiki kualitas pelayanan.
Persoalan kerusakan jaringan perpipaan akibat proyek pembangunan infrastruktur turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Pemerintah daerah menilai koordinasi antara pelaksana proyek dan PDAM masih perlu diperkuat agar pekerjaan konstruksi tidak mengganggu distribusi air kepada masyarakat.
Bupati menegaskan bahwa setiap kontraktor yang melakukan pekerjaan di sekitar jaringan distribusi wajib berkoordinasi terlebih dahulu dengan PDAM. Apabila terjadi kerusakan akibat aktivitas proyek, pihak pelaksana harus bertanggung jawab melakukan perbaikan hingga jaringan kembali berfungsi normal.
Sebagai bentuk penguatan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan mengkaji penyusunan regulasi yang mengatur perlindungan aset jaringan air bersih, termasuk kemungkinan pembentukan payung hukum bersama DPRD.
Selain memperbaiki sistem distribusi, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka panjang melalui pemetaan sumber-sumber air baru. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama PDAM akan melakukan identifikasi terhadap mata air yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber air baku di masa mendatang.
Apabila diperlukan, pemerintah daerah siap mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan di sekitar sumber mata air yang dinilai strategis. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan pengelolaan sumber air dapat berlangsung secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
Dalam rapat itu, Bupati juga menyoroti besarnya piutang pelanggan yang masih belum terselesaikan dan nilainya telah mencapai sekitar Rp11 miliar. Ia meminta penyelesaiannya dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pelanggan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalami kesulitan membayar tagihan.
Direktur Utama PDAM Lombok Timur, Sopyan Hakim, menyampaikan bahwa perusahaan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan sekaligus memperluas akses air bersih bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan tata kelola perusahaan, pelayanan pelanggan, dan pengembangan jaringan distribusi.
Upaya tersebut membuahkan hasil positif. Berdasarkan pemeriksaan Kantor Akuntan Publik, laporan keuangan PDAM memperoleh opini Wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat. Sementara evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB menetapkan perusahaan berada dalam kategori Sehat, disertai klasifikasi Cukup berdasarkan ketentuan Kementerian Dalam Negeri.
Kinerja tersebut turut berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat. Jumlah pelanggan terus mengalami pertumbuhan signifikan dalam dua tahun terakhir. Dari 29.036 sambungan pada 2024, meningkat menjadi 36.339 pelanggan pada akhir 2025. Hingga pertengahan 2026, jumlah pelanggan kembali bertambah menjadi 41.389 sambungan.
Dewan Pengawas PDAM Lombok Timur, H. Mulyadi, menyatakan bahwa hasil pengawasan selama tahun buku 2025 menunjukkan pelaksanaan program perusahaan telah berjalan sesuai rencana kerja serta ketentuan yang berlaku. Ia berharap dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan regulasi dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terus ditingkatkan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
Rapat tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, mulai dari staf ahli, asisten bidang perekonomian, kepala organisasi perangkat daerah terkait, hingga direksi badan usaha milik daerah yang ikut membahas arah pengembangan pelayanan air bersih di Lombok Timur.(red)
