Banda Aceh – detikperistiwa.co.id
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, mendesak dilakukannya reformasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan Aceh menyusul berulangnya pemadaman massal yang melanda berbagai wilayah di provinsi tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, krisis listrik yang terus berulang mencerminkan lemahnya ketahanan infrastruktur energi Aceh serta belum optimalnya sistem mitigasi terhadap gangguan transmisi dan risiko bencana alam.
“Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap stabilitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah, Aceh justru masih menghadapi pemadaman listrik berskala luas secara berulang. Ini bukan sekadar gangguan teknis biasa, tetapi menjadi indikator bahwa sistem manajemen dan ketahanan energi daerah membutuhkan evaluasi menyeluruh,” ujar Arizal Mahdi, Jumat (22/5/2026).
Dalam dua tahun terakhir, Aceh beberapa kali mengalami pemadaman berskala besar akibat gangguan jaringan transmisi 150 kV, cuaca ekstrem, hingga robohnya tower transmisi utama. Pada November 2025, PLN menyebut gangguan jaringan transmisi menyebabkan pembangkit PLTU Nagan Raya ikut padam sehingga sebagian besar wilayah Aceh mengalami blackout bertahap.
Krisis semakin memburuk ketika banjir besar dan tanah longsor pada akhir 2025 merobohkan sedikitnya 12 tower transmisi tegangan tinggi di sejumlah jalur vital seperti Bireuen–Arun dan Brandan–Langsa. Kerusakan tersebut menyebabkan terganggunya pasokan listrik di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Tengah, hingga Aceh Selatan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat proses pemulihan sistem transmisi Aceh membutuhkan pembangunan tower darurat serta sinkronisasi ulang subsistem kelistrikan Aceh dengan jaringan Sumatra.
Pemadaman berkepanjangan tersebut berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat. Sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami penurunan omzet akibat lumpuhnya jaringan listrik dan internet. Gangguan juga dirasakan pada sektor pelayanan kesehatan, pendidikan, komunikasi, hingga aktivitas perdagangan masyarakat di berbagai daerah.
Pemadaman listrik berulang juga dinilai memperburuk iklim usaha di daerah. Pelaku UMKM, sektor perikanan, usaha pendingin makanan, hingga layanan digital menjadi kelompok yang paling terdampak akibat ketidakstabilan pasokan listrik dalam beberapa tahun terakhir.
Arizal Mahdi menilai Aceh membutuhkan pendekatan baru dalam pembangunan energi, termasuk penguatan sistem cadangan regional, modernisasi jaringan transmisi, serta investasi serius terhadap infrastruktur kelistrikan berbasis mitigasi bencana.
“Daerah yang ingin membangun fondasi ekonomi yang kuat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terus bergantung pada sistem kelistrikan yang rentan lumpuh akibat gangguan transmisi maupun bencana alam. Aceh membutuhkan infrastruktur energi yang lebih modern, stabil, dan memiliki sistem cadangan yang memadai agar aktivitas masyarakat, pelayanan publik, pendidikan, serta perekonomian rakyat tidak terus terganggu,” katanya.
Menurutnya, pembenahan sistem energi harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan jangka panjang Aceh, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi ekonomi, pertumbuhan penduduk, serta meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat di masa depan.
Ia juga meminta pemerintah pusat dan PLN membuka evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kelistrikan di Aceh,
