Bireuen – detikperistiwa.co.id
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas (RPRLB), Arizal Mahdi, mendesak Bupati Bireuen untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen. Menurutnya, langkah tersebut penting guna memastikan seluruh kebijakan dan program pertanian benar-benar berpihak kepada kepentingan petani, dilaksanakan secara transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Arizal Mahdi menilai sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu, setiap rupiah yang bersumber dari APBN maupun APBK harus dikelola secara profesional, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Menurutnya, berbagai sorotan publik yang muncul terhadap sejumlah program pertanian belakangan ini harus menjadi bahan introspeksi bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah diharapkan menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik, bukan sebagai bentuk pertentangan.
“Petani tidak membutuhkan janji, tetapi membutuhkan kebijakan yang berpihak, pelayanan yang cepat, pendampingan yang nyata, serta program yang benar-benar dapat meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan mereka. Inilah yang harus menjadi prioritas,” ujar Arizal Mahdi.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama pemerintahan yang bersih. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pelaksanaan setiap program pembangunan yang dibiayai oleh uang negara, termasuk proses perencanaan, penetapan lokasi, penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga hasil yang dicapai.
Arizal Mahdi juga meminta agar seluruh program pertanian dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus terjaga.
Selain meminta evaluasi, RPRLB mendorong DPRK Bireuen, Inspektorat, aparat pengawas internal pemerintah, serta lembaga pengawas lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, independen, dan objektif demi memastikan seluruh program pertanian berjalan sesuai ketentuan serta benar-benar memberikan manfaat bagi petani.
“Kritik yang kami sampaikan bukan ditujukan kepada individu maupun lembaga tertentu. Kritik adalah bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi. Tujuan kami hanya satu, yaitu mendorong lahirnya pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Sebagai organisasi masyarakat sipil, Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mendukung setiap langkah pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya para petani di Kabupaten Bireuen.
RPRLB berharap evaluasi yang dilakukan nantinya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola sektor pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki pelaksanaan program pembangunan, serta mewujudkan Kabupaten Bireuen sebagai daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing di sektor pertanian.
Siaran pers ini memuat pernyataan Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas (RPRLB). Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen dan pihak terkait memiliki hak jawab dan hak klarifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Hormat kami,
Arizal Mahdi
Ketua Umum
Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas (RPRLB)
