Lhokseumawe – detikperistiwa.co.id
Sudah lebih dari enam bulan berlalu sejak bencana banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Utara pada November 2025. Banjir yang datang secara tiba-tiba itu tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga menghancurkan harapan, mengikis ekonomi keluarga, serta meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat yang menjadi korban.
Saat air bah mulai surut, warga berharap pemerintah segera hadir membawa solusi dan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap penderitaan rakyat.
Namun hingga kini, harapan tersebut ternyata belum sepenuhnya terwujud. Masih terdapat sejumlah gampong terdampak yang belum menerima bantuan sebagaimana yang dijanjikan.
Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa hingga saat ini masih ada korban yang belum menerima haknya? Apa yang sebenarnya menjadi kendala sehingga proses penyaluran bantuan berjalan sangat lamban?
Bagi masyarakat yang menjadi korban banjir, bantuan bukanlah sekadar angka dalam laporan administrasi. Bantuan adalah harapan. Bantuan adalah nafas bagi keluarga yang kehilangan mata pencaharian. Bantuan adalah bentuk kehadiran negara di saat rakyatnya sedang mengalami kesulitan.
Ironisnya, di tengah penantian panjang tersebut, muncul informasi bahwa terdapat daerah yang sudah menerima bantuan lebih dahulu, bahkan ada yang memperoleh beberapa tahap bantuan sekaligus. Sementara itu, sebagian korban lainnya masih terus menunggu tanpa kepastian.
Perbedaan perlakuan seperti ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Korban yang sama-sama merasakan penderitaan akibat banjir seharusnya mendapatkan perhatian dan pelayanan yang sama.
Jangan sampai ada kesan bahwa keadilan hanya menjadi slogan, sementara praktik di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.
Masyarakat tidak membutuhkan janji-janji baru. Mereka membutuhkan tindakan nyata.
Mereka membutuhkan kepastian kapan bantuan tersebut akan diterima. Sebab kebutuhan hidup tidak bisa menunggu proses birokrasi yang berlarut-larut.
Banyak warga yang hingga saat ini masih berjuang memulihkan kehidupan mereka.
Ada yang harus memperbaiki rumah yang rusak, mengganti perabotan yang hanyut terbawa banjir, bahkan ada yang masih menanggung beban hutang akibat kerugian yang mereka alami. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, keterlambatan bantuan justru semakin menambah penderitaan mereka.
Sudah seharusnya dinas dan instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penanganan pasca bencana ini. Transparansi kepada publik juga menjadi hal yang sangat penting.
Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses penyaluran bantuan dilakukan, apa hambatannya, serta kapan seluruh korban akan menerima hak mereka.
Pemerintah harus menyadari bahwa kepercayaan masyarakat dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan di atas kertas. Ketika korban bencana merasa diabaikan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah perlahan akan terkikis.
Bencana alam memang tidak dapat dicegah. Namun lambannya penanganan pasca bencana seharusnya bisa dihindari.
Dalam situasi seperti ini, kecepatan, ketepatan, dan keadilan menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintah dalam melayani rakyatnya.
Masyarakat Aceh Utara dikenal sebagai masyarakat yang sabar dan kuat menghadapi berbagai cobaan. Namun kesabaran juga memiliki batas. Mereka hanya menginginkan hak yang memang menjadi bagian mereka sebagai korban bencana.
Semoga pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan biarkan korban banjir terus menunggu dalam ketidakpastian. Jangan biarkan penderitaan mereka bertambah panjang hanya karena lambannya proses birokrasi.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bagaimana pemerintah hadir di tengah rakyatnya saat musibah terjadi. Apakah hadir sebagai pelindung yang memberikan solusi, atau justru meninggalkan rakyat dalam penantian yang tak berujung.
Korban banjir tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka hanya menuntut keadilan.
(Y)
