Detikperistiwa.co.id – Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengintensifkan langkah kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang pada tahun ini. Upaya tersebut dilakukan menyusul meluasnya wilayah yang mengalami kekeringan serta meningkatnya kebutuhan air bersih di sejumlah daerah.
Dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana yang mempertemukan pemerintah daerah dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jumat (24/7/2026), Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan bahwa dampak musim kering sudah dirasakan di berbagai kabupaten dan kota.
Data hingga 23 Juli 2026 menunjukkan sedikitnya sembilan daerah di NTB terdampak kekeringan. Sebaran wilayah tersebut meliputi 50 kecamatan dan 134 desa dengan jumlah penduduk terdampak mencapai lebih dari 206 ribu jiwa.
Gubernur menjelaskan, kondisi itu tidak terlepas dari prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan musim kemarau tahun ini datang lebih awal dengan intensitas hujan yang lebih rendah dibandingkan kondisi normal. Situasi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi ketersediaan air, terutama di wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memanfaatkan waktu yang masih tersedia untuk memperkuat berbagai langkah pencegahan. Penyediaan air bersih, pengelolaan sumber daya air, hingga perlindungan terhadap sektor pertanian menjadi fokus utama agar dampak sosial maupun ekonomi dapat ditekan.
Iqbal juga menekankan bahwa penanganan bencana tidak hanya dilakukan ketika keadaan darurat terjadi, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, aspek mitigasi risiko terus didorong agar terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam forum tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah pusat. Salah satunya adalah pembangunan sumur bor di sepuluh titik yang setiap tahun mengalami krisis air bersih saat musim kemarau.
Selain itu, ia meminta percepatan penanganan beberapa jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.
Menanggapi permintaan tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa usulan rehabilitasi yang diajukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah diteruskan ke Kementerian Keuangan dan saat ini masih menunggu proses pembahasan. Ia berharap keputusan terkait bantuan tersebut dapat segera diterbitkan.
Pada kesempatan yang sama, Suharyanto memaparkan perkembangan kebencanaan nasional. Hingga akhir pekan ketiga Juli 2026, Indonesia mencatat 1.281 kejadian bencana. Hampir seluruhnya merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan kekeringan, sedangkan bencana geologi hanya menyumbang persentase kecil.
Ia menambahkan bahwa seluruh wilayah di Provinsi NTB memiliki tingkat risiko bencana pada kategori sedang hingga tinggi. Kabupaten Sumbawa dan Bima termasuk daerah dengan tingkat risiko tertinggi, sementara Lombok Timur berada pada kategori sedang. Ancaman kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan juga menjadi perhatian karena berpotensi meningkat selama musim kemarau.
BNPB mendorong pemerintah daerah memanfaatkan Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai pijakan dalam menyusun program pembangunan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan terhadap berbagai ancaman bencana.
Rangkaian rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan kesepakatan mengenai penguatan kawasan lahan pangan berkelanjutan serta percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan, memperkuat mitigasi bencana, dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik di daerah.(red)
