Redelong – detikperistiwa.co.id
Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh kembali mengunjungi kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, Kamis (25/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau kondisi struktur jembatan yang mengalami kemiringan akibat bencana yang terjadi beberapa bulan lalu.
Dalam kesempatan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJN Aceh, Zulkarnain, juga mencabut pernyataannya sebelumnya terkait penghentian pekerjaan perbaikan jalan di kawasan Enang-Enang.
”Saya meminta maaf apabila pernyataan saya sebelumnya kurang tepat dan menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Zulkarnain.
Meski mengapresiasi kehadiran BPJN Aceh, salah seorang pemuda Bener Meriah, Mahya delung, mengaku masih mempertanyakan hasil dari kunjungan tersebut. Menurutnya, masyarakat belum memperoleh kepastian terkait jadwal perbaikan ruas-ruas jalan yang rusak di wilayah tengah Aceh.
”Saya berterima kasih atas kehadiran BPJN Aceh di Enang-Enang. Namun saya masih bingung karena kunjungan kali ini hanya berfokus pada peninjauan struktur jembatan yang bengkok dan penyampaian permintaan maaf atas pernyataan sebelumnya, tanpa memberikan kepastian kapan jalan-jalan yang rusak di wilayah tengah akan diperbaiki, jangan hanya membangun narasi diplomatis yang meninabobokan kami,” kata Mahya.
Ia menilai BPJN Aceh seharusnya meluangkan lebih banyak waktu untuk berdialog langsung dengan masyarakat guna mendengarkan berbagai keluhan terkait kondisi infrastruktur jalan yang hingga kini belum tertangani.
Menurut Mahya, kerusakan jalan tidak hanya terjadi di kawasan Enang-Enang, tetapi juga pada sejumlah ruas strategis lainnya seperti jalan alternatif Werlah–Simpang Lancang, ruas Tenge Besi, Umah Besi, serta Jalan KKA yang menghubungkan Bener Meriah dengan Aceh Utara.
”Seharusnya BPJN Aceh meluangkan sedikit waktu untuk duduk dan mendengarkan keluhan masyarakat. Jalan yang rusak bukan hanya di Enang-Enang, tetapi juga di Werlah–Simpang Lancang, Tenge Besi, Umah Besi, hingga Jalan KKA yang tembus ke Aceh Utara. Masyarakat membutuhkan kepastian kapan ruas-ruas jalan tersebut akan diperbaiki, mengingat sudah tujuh bulan belum ada langkah konkret dari BPJN Aceh. Jangan hanya datang dengan narasi diplomatis berupa permintaan maaf tanpa memberikan kepastian perbaikan,” ujarnya.
Selain menyoroti kinerja BPJN Aceh, Mahya juga menyampaikan kekecewaannya terhadap para wakil rakyat di tingkat kabupaten maupun provinsi yang dinilainya belum maksimal memperjuangkan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah tersebut.
”Saya kira bukan saya yang seharusnya berbicara seperti ini. Ada 25 anggota DPRK Bener Meriah dan enam anggota DPRA dari daerah pemilihan Aceh Tengah–Bener Meriah. Mereka yang seharusnya memperjuangkan secara maksimal perbaikan jalan-jalan yang saya sebutkan tadi,” tutupnya.
