Majalengka – detikperistiwa.co.id
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka menggelar rapat koordinasi Pilot Project Program Sertifikasi Lahan bagi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya TA 2025. Program ini dikolaborasikan dengan PTSL untuk mendukung target 3 juta rumah di Kabupaten Majalengka. Rapat digelar Kamis 07/05/26.
Rapat koordinasi membahas integrasi sertifikasi lahan bagi warga penerima BSPS 2025 di Desa Lame, Sukamenak, dan Rajawangi. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala DPKPP Kabupaten Majalengka Sidharta, A.P.M.P, perwakilan Kementerian PKP dari Balai Pelaksanaan
Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Permukiman Jawa II Yadi, serta perwakilan ATR/BPN Kepala Seksi Pengukuran Okka Pratama. Turut hadir para kepala desa penerima bantuan BSPS 2025.
Kepala DPKPP Majalengka, Sidharta, mengatakan pilot project ini merupakan kolaborasi Kementerian PKP dan ATR/BPN se-Indonesia. Untuk Jawa Barat, total kuota 100 unit yang tersebar di tiga kabupaten percontohan. Rinciannya Kabupaten Majalengka 30 unit, Sumedang 40 unit, dan Subang 30 unit.
“Di Majalengka ada program PTSL dengan kuota 30.000 hektar pengukuran dan 30.000 sertifikat yang dilaksanakan di 150 desa. Kuota tiap desa berbeda-beda,” ujar Sidharta kepada media, Kamis 07/05/26.
Ia menambahkan, tiga desa peserta BSPS 2025 yaitu Desa Rajawangi, Sukamenak, dan Lame sudah disinkronkan dengan program PTSL Reguler. “Jadi di PTSL Reguler itu adalah penerima bantuan BSPS tahun 2025,” kata Sidharta.
Menurutnya, jika program ini berhasil maka jumlah penerima bantuan di Kabupaten Majalengka bisa bertambah dan prosesnya lebih lancar. Sinkronisasi data juga meminimalisir kendala di lapangan. “Misal di BSPS nama penerimanya adalah pemilik tanah, nanti akan sinkron dan tidak ada masalah lagi, tinggal mengukur,” jelasnya.
Program BSPS ditujukan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni menjadi layak, aman, dan sehat untuk dihuni
( Aboen)
