Aceh – detikperistiwa.co.id
Sejumlah indikator sosial dan ekonomi menunjukkan Aceh masih menghadapi tantangan struktural yang saling berkaitan, mulai dari meningkatnya pengangguran, persoalan kesehatan mental, ketimpangan pendidikan, hingga tingginya angka kemiskinan. Kondisi tersebut turut diperburuk oleh dampak bencana banjir, lumpur, dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir 2025.
Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh sebesar 5,88 persen atau sekitar 156,23 ribu orang. Angka ini meningkat dibanding periode sebelumnya yang berada di 5,50 persen atau sekitar 148,80 ribu orang.
Kondisi tersebut juga masih berada di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 4,76 persen, menunjukkan daya serap tenaga kerja di Aceh belum optimal dibanding banyak daerah lain di Indonesia.
BPS Aceh menyebutkan, peningkatan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh terganggunya aktivitas ekonomi pascabencana banjir dan tanah longsor pada akhir 2025. Peristiwa tersebut berdampak pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, serta distribusi logistik di sejumlah wilayah.
Sejumlah area pertanian di Aceh dilaporkan terdampak banjir dan lumpur, yang berimbas pada penurunan produksi dan pendapatan masyarakat di sektor pedesaan.
Di bidang kesehatan, data Pemerintah Aceh mencatat sekitar 19.902 kasus gangguan jiwa, dengan lebih dari 13 ribu di antaranya tergolong gangguan jiwa berat. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh juga melaporkan jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di wilayah tersebut mencapai sekitar 21 ribu orang, termasuk sejumlah kasus yang masih memerlukan penanganan lanjutan.
Sementara itu, sektor pendidikan masih menunjukkan tantangan serius. Data BPS Aceh tahun 2025 mencatat rata-rata lama sekolah penduduk Aceh berada di angka sekitar 9,95 tahun atau setara kelas 1 SMA. Angka ini menunjukkan sebagian penduduk belum menuntaskan pendidikan menengah secara penuh.
Ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi persoalan, termasuk keterbatasan fasilitas, distribusi tenaga pendidik, serta kualitas pembelajaran di sejumlah daerah.
Secara nasional, sejumlah kajian seperti Programme for International Student Assessment (PISA) juga menunjukkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam literasi dan numerasi, yang turut berdampak pada daerah seperti Aceh dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di sisi lain, Aceh masih tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera. Berdasarkan data BPS Maret 2025, tingkat kemiskinan Aceh berada di angka 12,33 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 704,69 ribu jiwa. Angka ini masih berada di atas rata-rata nasional yang berkisar 8,47 persen.
Sejumlah pengamat menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam Aceh yang besar belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan ekonomi produktif, termasuk sektor industri, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.
Ketergantungan terhadap anggaran pemerintah, terbatasnya investasi produktif, serta belum optimalnya pengembangan ekonomi berbasis wilayah menjadi faktor yang kerap disebut dalam berbagai kajian pembangunan daerah.
Selain itu, tata kelola pemerintahan juga dinilai menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan. Aspek integritas, etika, dan karakter kepemimpinan disebut berpengaruh langsung terhadap efektivitas kebijakan publik, termasuk dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kepercayaan masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, menilai Aceh membutuhkan langkah serius dan terarah dalam memperkuat pembangunan manusia dan ekonomi.
Ia menyebut, kombinasi pengangguran, kemiskinan, dan dampak bencana menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih fokus pada sektor produktif masyarakat.
“Aceh memiliki potensi besar, namun tantangannya ada pada bagaimana potensi itu dikelola menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan pendidikan, pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, serta pembangunan ekonomi berbasis desa dan sektor produktif lainnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang meningkat.
Menurutnya, persoalan sosial dan psikologis tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi dan lingkungan sosial yang sedang dihadapi.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas dan perdamaian Aceh sebagai fondasi utama pembangunan.
“Stabilitas dan perdamaian merupakan modal utama Aceh. Hal ini harus terus dijaga agar tidak muncul kembali situasi yang dapat mengganggu pembangunan dan kehidupan masyarakat,” katanya.
Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mempercepat pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Di tengah kondisi tersebut, Aceh dinilai masih berada pada fase penting dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang, terutama dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi.
Detik Peristiwa
