Detikperistiwa.co.id – MATARAM – Penanganan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) membutuhkan langkah yang lebih konkret dan kerja sama lintas pemerintah. Meski persentase penduduk miskin mulai menunjukkan penurunan, jumlah masyarakat yang belum mencapai kesejahteraan masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2026 yang digelar di Mataram, Kamis (5/11/2026). Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, turut menghadiri agenda tersebut bersama jajaran pemerintah kabupaten/kota.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, yang membuka kegiatan itu, memaparkan perkembangan angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 11,78 persen atau 654,57 ribu orang. Setahun kemudian, angka tersebut berubah menjadi 11,17 persen atau 628,50 ribu orang.
Penurunan sebanyak 0,61 poin persentase tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, pemerintah masih harus bekerja keras karena ratusan ribu warga belum sepenuhnya terbebas dari persoalan kemiskinan.
Indah menilai keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya diukur dari penurunan angka statistik. Lebih dari itu, kebijakan pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan.
Ia juga menyoroti ketimpangan kesempatan antardaerah yang masih perlu dibenahi. Masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan dan kawasan terpencil harus mendapatkan akses serta peluang pembangunan yang setara dengan masyarakat di wilayah lainnya.
Salah satu langkah yang diminta mendapat perhatian pemerintah kabupaten/kota adalah percepatan pelaksanaan program Desa Berdaya. Indah meminta daerah segera mengidentifikasi desa-desa yang pelaksanaan programnya belum berjalan optimal.
Menurutnya, sisa waktu sekitar dua bulan pada tahun 2026 harus dimanfaatkan untuk memastikan program tersebut tidak berjalan tanpa perkembangan yang jelas. Pelaksanaan pada tahun pertama ini sekaligus menjadi kesempatan untuk mengukur efektivitas Desa Berdaya dalam mendukung pengurangan kemiskinan.
Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai capaian program, hambatan yang ditemukan, serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Rakor kali ini mengusung tema “Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan”. Pembahasan melibatkan sejumlah instansi dan lembaga, di antaranya Bappenas, BPS Provinsi NTB, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTB, serta Baznas.
Para peserta juga mendapatkan kesempatan untuk bertukar pengalaman melalui sesi berbagi praktik baik dan diskusi. Pembahasan tersebut diarahkan untuk memperkaya strategi penanganan kemiskinan dengan mempertimbangkan karakteristik serta persoalan yang dihadapi masing-masing daerah.
Kehadiran Wakil Bupati Lombok Timur dalam koordinasi tingkat provinsi ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan penanggulangan kemiskinan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Kolaborasi tersebut diperlukan agar program pemberdayaan maupun intervensi sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(red)
