Detikperistiwa.co.id – Nusa Tenggara Barat — Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan Nusa Tenggara Barat (GASAK NTB) memberikan perhatian terhadap rencana aksi yang akan dilakukan Aliansi Pemekaran Pulau Sumbawa (PPS) pada 2 Juni 2026.
Direktur GASAK NTB, Ar Yandis, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya, aksi demonstrasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihargai selama tetap berjalan damai, tertib, dan sesuai ketentuan hukum.
Kendati demikian, Yandis mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak sampai mengganggu kepentingan masyarakat luas. Ia menilai, kebebasan berpendapat harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab sosial, terutama ketika aksi dilakukan di sekitar kawasan yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi.
“Demonstrasi adalah hak demokratis masyarakat. Tetapi hak itu perlu dijalankan dengan bijak agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga lainnya,” ujar Yandis.
GASAK NTB menyoroti pentingnya menjaga kelancaran akses menuju fasilitas strategis, seperti pelabuhan, bandara, terminal, serta jalur distribusi barang. Titik-titik tersebut disebut memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi dan mobilitas masyarakat di NTB.
Menurut Yandis, gangguan terhadap akses ekonomi dapat berdampak langsung kepada masyarakat kecil, termasuk buruh, pedagang, sopir, pelaku usaha, hingga warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas harian di sekitar pelabuhan.
“Banyak masyarakat hidup dari pergerakan ekonomi di sekitar pelabuhan. Karena itu, jangan sampai aksi yang membawa aspirasi justru membuat mereka kehilangan pendapatan,” tegasnya.
Selain mengimbau massa aksi, GASAK NTB juga meminta aparat keamanan mengedepankan pola pengamanan yang persuasif dan humanis. Pengamanan aksi diharapkan mampu menjaga ketertiban tanpa menimbulkan ketegangan di lapangan.
GASAK NTB berharap aksi Aliansi PPS pada 2 Juni 2026 dapat berlangsung aman dan tertib. Pihaknya menilai, demokrasi yang dewasa adalah demokrasi yang memberi ruang bagi aspirasi, namun tetap menjaga kepentingan umum dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.(red)
