Detikperistiwa.co.id – Lombok Timur – Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Lombok Timur memperluas sinergi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai upaya mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kerja sama yang digelar di Pendopo Bupati Lombok Timur, Jumat (3/7/2026).
Kerja sama tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung berbagai program yang dijalankan TP PKK melalui Pokja I hingga Pokja IV. Pendekatan kolaboratif dipilih karena dinilai mampu menjawab tantangan pembangunan di tengah kondisi anggaran pemerintah yang semakin terbatas.
Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, Hj. Ra’yal Ain Warisin, mengatakan keberhasilan pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi menjadi modal utama agar setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia menuturkan bahwa peran PKK tidak hanya sebatas mendampingi keluarga, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat, terutama pada bidang kesehatan, pendidikan keluarga, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan.
Salah satu program yang akan diperkuat melalui kolaborasi tersebut adalah peningkatan kualitas layanan Posyandu. Enam perangkat daerah direncanakan bergabung dalam sistem pelayanan terpadu guna memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi ibu dan anak sekaligus memperkuat edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat.
Menurut Ra’yal Ain, kerja sama resmi antarinstansi diperlukan agar setiap pihak memiliki peran yang jelas dalam menjalankan program di lapangan sehingga koordinasi dapat berlangsung lebih terarah dan berkelanjutan.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi daerah, di antaranya tingginya angka stunting dan pernikahan usia anak. Kedua isu tersebut dinilai saling berkaitan dan memerlukan penanganan secara menyeluruh melalui pendekatan keluarga serta pemberdayaan masyarakat.
Faktor ekonomi, lanjutnya, masih menjadi salah satu penyebab munculnya pernikahan dini. Kondisi keluarga yang ditinggalkan orang tua bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga menjadi tantangan tersendiri karena anak sering kali berada di bawah pengasuhan anggota keluarga lain sehingga pengawasan tidak berjalan secara optimal.
Untuk itu, TP PKK berharap seluruh unsur pemerintah, organisasi masyarakat, hingga lembaga non-pemerintah dapat membangun komitmen bersama dalam memperkuat edukasi dan pendampingan kepada keluarga agar persoalan tersebut dapat ditekan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur, Achmad Dewanto, menyambut positif inisiatif yang digagas TP PKK. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi strategi penting agar pembangunan tetap berjalan meskipun daerah sedang menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, tidak ada satu lembaga pun yang mampu menyelesaikan seluruh tantangan pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga harus terus diperkuat sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Achmad juga mengapresiasi peran LSM yang selama ini aktif melakukan pendampingan masyarakat di tingkat desa. Pengalaman yang dimiliki organisasi tersebut diyakini mampu memperkuat implementasi berbagai program pemerintah, terlebih didukung jaringan TP PKK yang tersebar hingga tingkat keluarga.
Sementara itu, Direktur LPSDM NTB, Ririn Hayudiani, menilai kolaborasi yang dibangun merupakan langkah strategis dalam menyatukan potensi seluruh pihak untuk mendukung pembangunan daerah. Ia mengatakan kerja sama tersebut akan difokuskan pada penguatan masyarakat di tingkat akar rumput melalui berbagai program yang menyasar penanganan stunting, pencegahan pernikahan anak, dan pengurangan angka kemiskinan.
Menurutnya, apabila pemerintah, PKK, dan LSM mampu menjaga komitmen untuk bekerja bersama, berbagai target pembangunan daerah, termasuk mewujudkan Smart Lombok Timur, akan lebih mudah dicapai.
Melalui penandatanganan kerja sama ini, seluruh pihak sepakat membangun pola kemitraan yang lebih erat sebagai fondasi dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan solusi yang berkelanjutan bagi berbagai persoalan sosial sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lombok Timur.(red)
