Palembang, detikperistiwa co.id
Masa Badan Penelitian Independen dan pengawasan Republik Indonesia (BPI KPNPA RI).
Laskar Gibran Sumatera Selatan dan Himpunan Aktivitas Muda Sumatera Selatan (HAMAS). melakukan aksi damai dikantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan dengan agenda aksi “Mosi Tidak Percaya akan hasil audit BPK RI Perwakilan Sumsel tahun 2025.
Selasa,23/06/2026
“Aksi massa yang di koordinasi oleh Feriadi SHDM Ketua Investigasi RI dan Ketua DPW Laskar Gibran Sumsel Rahmat Hidayat,SE,ketua Umum HAMASS,dalam orasinya menyampaikan pasca OTT Bupati Muara Enim.
Beberapa waktu lalu yang salah satunya turut menyeret ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sumsel (Titin Rita Lestari) yang berkaitan dengan suap sebesar Rp. 1,6 miliar untuk perkondisian hasil penilaian BPK RI Perwakilan Sumsel guna meraih predikat WTP pada Pemkab Muara Enim tahun 2025
“Bagaimana mungkin lembaga yang diberikan amanah oleh konstitusi untuk mengatasi penggunaan uang rakyat justru diduga fertibel dalam praktik yang merugikan daerah dan mencederai kepercayaan publik.
“Sejak kapan KPK berubah menjadi lembaga yang diduga memeras daerah.
Untuk mendapatkan predikat WTP
Pertanyaan ini menjadi tamparan keras bagi sistem pengawasan keuangan negara,perikat WTP seharusnya diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif,profesional dan sesuai aturan Perundang – Undangan.
“Namun jika benar terdapat terkait suap,pemerasan atau permainan untuk menghilangkan temuan tertentu,maka yang dirugikan bukan hanya pemerintah daerah,tetapi seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan tata kelola Keuangan yang bersih dan transparan.
Lebih mengkhawatirkan lagi,salah satu tersangka mengaku hanya menjalankan perintah, pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan baru yang harus dijawab secara terbuka oleh aparat penegak hukum,siapa yang memberi perintah?
Siapa yang menikmati hasilnya?
Apakah ada aktor yang lebih besar dibalik kasus ini?
“Feriyadi SHDM kemudian menjelaskan pada hari ini kami dari BPI KPNPA RI DPW Laskar Gibran Sumsel dan HAMASS menyatakan,”Mosi Tidak Percaya” kepada BPK RI Perwakilan Sumsel.
Bahwa tertangkapnya ketua tim pemeriksa BPK Sumsel bukan lagi sekedar pelanggaran etik Anggota semata melainkan rusaknya tatanan penegak hukum yang berada dalam koridor pengawasan internal keuangan negara ini “, tegasnya.
“Ketua Umum HAMASS Rahmat Hidayat,SE, dalam orasinya mengatakan”,BPK RI seharusnya menjadi BB enteng terakhir menjaga uang rakyat,justru berafiliasi dengan para perampok yang ada di pemerintahan seperti kepala daerah dan kroni kroninya untuk menghapus hasil temuan,namun faktanya hari ini BPK RI perwakilan Sumsel telah merusak kepercayaan publik, temuan hasil pemeriksaan nyatanya dapat dikondisikan melalui transaksional suap menyuap oknum yang ada ditubuh BPK itu sendiri kami menyatakan sikap :
1).Meminta BPk RI Perwakilan Sumsel untuk menjelas kepada masyarakat siapa yang memberikan perintah saudara Titin(Ketua Tim Pemeriksaan) yang ditangkap KPK kemarin,sehingga sangat berani untuk mengubah hasil temuan pemerintahan kabupaten Muara Enim tahun 2025?
2). Mosi Tidak Percaya atas hasil audit BPK RI Perwakilan Sumsel tahun 2025
3). Menyatakan Hasil audit. BPK RI Perwakilan Sumsel tahun 2025 cacat demi hukum !!!
4). Mendesak BPK RI pusat melakukan audit utang secara independen terhadap temuan BPK RI Perwakilan Sumsel, sementara itu massa aksi BPI KPNPA RI Langkar Gibran Sumsel dan HAMASS diterima oleh perwakilan BPK RI Sumsel,Boby Ariawan,Kasubag Hukum yang menyatakan mengucapkan terimakasih kepada BPI KPNPA RI,Langkar Gibran Sumsel dan HAMASS yang melakukan aksi secara damai ,atas aspirasinya menyampaikan pendapatnya,karena negara menjamin aspirasi dan menghargai terkait tuntutan yang disampaikan akan kami sampaikan dengan pimpinan,”tutupnya.
Edit”mry”
