Detikperistiwa.co.id – LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tengah mencari langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga saat ini, separuh dari target gerai di wilayah tersebut belum masuk tahap pembangunan.
Dari total 254 desa dan kelurahan di Lombok Timur, baru 26 gerai yang dinyatakan selesai. Sebanyak 101 gerai lainnya masih dikerjakan, sedangkan 127 gerai belum mulai dibangun.
Persoalan ketersediaan lahan menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan. Sejumlah desa diketahui belum memiliki lokasi yang memenuhi persyaratan, terutama dari sisi letak yang dinilai kurang strategis.
Masalah tersebut dibahas Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Kodim 1615 Lombok Timur melalui rapat koordinasi penyiapan lahan KDKMP di Aula Kodim 1615, Senin (7/9/2026).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta persoalan tersebut segera diselesaikan di tingkat desa. Menurut dia, pemerintah desa tidak seharusnya berhenti ketika menemukan kendala lokasi, melainkan perlu membuka komunikasi dengan masyarakat maupun pemilik aset untuk mendapatkan solusi.
Haerul mengatakan keberadaan gerai KDKMP nantinya menjadi bagian penting dari penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di desa. Karena itu, fasilitas yang dibangun melalui dukungan pemerintah harus dimanfaatkan secara optimal.
Ia juga mengingatkan pemerintah desa agar melihat program tersebut sebagai kesempatan untuk menghadirkan fasilitas ekonomi yang dapat digunakan dalam jangka panjang.
Untuk desa yang belum memiliki lahan sesuai ketentuan, pemerintah daerah menyiapkan beberapa alternatif. Tanah pecatu dapat menjadi pilihan utama. Namun, apabila lokasinya tidak memungkinkan karena berada di kawasan yang kurang strategis, desa dapat mempertimbangkan tukar guling.
Pilihan lainnya adalah menggunakan aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ataupun mengupayakan lahan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Bupati menegaskan, mekanisme tersebut perlu segera dikaji oleh pemerintah desa agar tidak ada lagi pembangunan yang tertahan hanya akibat persoalan lokasi.
Di tengah proses tersebut, Kodim 1615 Lombok Timur terus memantau perkembangan pekerjaan fisik di lapangan. Dandim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Hadiyansyah menyampaikan bahwa keterlambatan sejumlah titik tidak serta-merta menunjukkan adanya pembangunan yang mangkrak.
Menurutnya, ada lokasi yang memang belum dapat memulai pekerjaan sehingga progres keseluruhan menjadi berbeda-beda.
Data yang dipaparkan menunjukkan 26 titik telah mencapai penyelesaian 100 persen. Kemudian 15 titik berada di kisaran 91–99 persen, sebanyak 20 titik mencapai 81–90 persen, sedangkan 68 titik lainnya masih berada pada progres 71 persen atau di bawahnya.
Selain persoalan bangunan, kesiapan sarana pendukung juga menjadi bagian dari tahapan program. Gerai yang telah selesai akan memperoleh berbagai perlengkapan operasional, mulai dari kendaraan hingga peralatan administrasi dan keamanan.
Sejumlah fasilitas tersebut antara lain truk, mobil pikap, kendaraan roda tiga, AC, rak gerai, mesin kasir beserta aplikasinya, CCTV, modem internet, seragam, genset, brankas, serta kipas angin.
Namun, seluruh perlengkapan itu belum diterima secara bersamaan. Distribusinya dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat menyesuaikan proses pengiriman ke masing-masing wilayah.
Dalam pelaksanaan pembangunan, Kodim juga menemukan beberapa persoalan di lapangan. Di antaranya adanya klaim lahan dari ahli waris serta penolakan masyarakat ketika lokasi yang digunakan berkaitan dengan fasilitas olahraga.
Hadiyansyah menyebut persoalan tersebut telah diselesaikan melalui mediasi sehingga tidak lagi menjadi hambatan pembangunan.
Rapat koordinasi yang dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, serta kepala desa dan lurah se-Lombok Timur itu kemudian diarahkan untuk memetakan kendala di masing-masing wilayah.
Pemkab Lombok Timur berharap penyelesaian persoalan lahan dapat mempercepat pembangunan 127 gerai yang masih tertunda, sehingga pelaksanaan program KDKMP dapat berjalan lebih merata di seluruh desa dan kelurahan.(red)
