Detikperistiwa.co.id – Lombok Timur – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan keuangan. Langkah tersebut diwujudkan melalui peluncuran dukungan Program Peningkatan Kesejahteraan Keuangan Masyarakat di Desa Berdaya yang dipusatkan di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kamis (30/7/2026).
Agenda tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair yang mewakili Gubernur NTB, Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo, perwakilan lembaga keuangan, pemerintah desa, hingga masyarakat penerima manfaat dari sejumlah desa sasaran.
Mewakili Gubernur NTB, Abul Chair menegaskan bahwa pembangunan daerah harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, ia menilai keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, hingga masyarakat, menjadi faktor penting dalam mewujudkan desa yang mandiri dan produktif.
Menurutnya, setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah menghadirkan kebijakan dan dukungan pembangunan, sektor jasa keuangan memperluas akses pembiayaan sekaligus memberikan edukasi, sedangkan pemerintah desa bersama masyarakat menjadi pelaksana utama agar seluruh program benar-benar memberikan dampak nyata.
Ia juga mengapresiasi konsep Program Desa Berdaya yang tidak hanya memberikan bantuan berupa modal usaha, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan literasi keuangan. Pendekatan tersebut dinilai mampu membentuk masyarakat yang lebih cakap dalam mengelola keuangan sekaligus mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Selain itu, masyarakat diingatkan agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk penawaran investasi ilegal maupun pinjaman daring tanpa izin yang dapat menimbulkan persoalan ekonomi. Warga diminta memanfaatkan layanan keuangan yang telah memperoleh izin resmi sehingga keamanan transaksi dan perlindungan konsumen lebih terjamin.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen OJK dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat memahami produk dan layanan jasa keuangan.
Ia menjelaskan bahwa pendampingan difokuskan pada empat desa yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan Program Desa Berdaya, yakni Desa Lendang Nangka Utara di Kabupaten Lombok Timur, Desa Mangkung di Kabupaten Lombok Tengah, Desa Buwun Mas di Kabupaten Lombok Barat, serta Desa Mekar Sari di Kabupaten Sumbawa Barat.
Menurut Rudi, program tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Pemerintah Provinsi NTB yang menginginkan pemerataan akses layanan keuangan hingga ke tingkat desa sebagai salah satu strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Saat ini, tingkat literasi keuangan masyarakat berada pada kisaran 66 persen. OJK menargetkan angka tersebut dapat meningkat secara signifikan melalui berbagai program edukasi dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan bersama pemerintah daerah dan mitra strategis.
Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara perbankan syariah dan pendamping desa guna memperkuat layanan keuangan di wilayah pedesaan. Selain itu, Pemerintah Desa Lendang Nangka Utara menjalin kemitraan dengan perusahaan offtaker yang akan menjadi pembeli hasil usaha masyarakat sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha desa.
Untuk memastikan program berjalan secara akuntabel, perwakilan masyarakat penerima manfaat dari empat desa sasaran menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan bantuan yang transparan dan bertanggung jawab.
Sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan usaha masyarakat, sejumlah lembaga jasa keuangan dan mitra strategis menyerahkan bantuan secara simbolis berupa modal usaha, buku tabungan, serta fasilitas transaksi digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan keuangan formal, tetapi juga semakin siap menghadapi transformasi ekonomi digital. Dengan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan, desa-desa sasaran diharapkan mampu menciptakan usaha yang lebih produktif, memperluas kesempatan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(red)
