Bireuen – detikperistiwa.co.id
Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, menerima audiensi perwakilan Koalisi Gerakan Sipil di ruang kerjanya, Jumat (8/5/2026) sore. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui aksi damai beberapa hari sebelumnya terkait penanganan korban banjir.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk mengawal pemenuhan hak-hak korban bencana hidrometeorologi secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kami menginginkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi tahapan pemulihan agar hak korban dapat terpenuhi secara adil sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Mukhlis.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialog konstruktif dengan membahas berbagai poin yang sebelumnya disuarakan dalam aksi damai jilid III di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Pemerintah daerah menyambut positif masukan dari Koalisi Sipil serta membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengawasan dan pemulihan pascabencana.
Bupati juga mengajak koalisi untuk bersinergi dalam mengawal realisasi petisi yang telah disampaikan, guna memastikan masyarakat terdampak dapat segera bangkit dari kondisi pascabencana.
“Kami terus berupaya mencari solusi yang komprehensif. Pertemuan ini menjadi awal dari koordinasi berkelanjutan demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Koalisi Gerakan Sipil sebelumnya menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya transparansi data korban banjir, kejelasan mekanisme distribusi bantuan, serta permintaan jawaban tertulis dari pemerintah daerah. Koalisi juga menyatakan komitmennya untuk turut mengawal proses pemulihan agar berjalan efektif dan merata.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Bireuen, Ir. Ismunandar, ST, mengajak koalisi untuk terlibat langsung dalam proses verifikasi data di lapangan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Kami mengajak rekan-rekan turun langsung ke lapangan untuk memastikan validitas data korban. Mari kita diskusikan bersama agar solusi yang diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bireuen menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dan pembangunan kembali infrastruktur akan dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat guna mempercepat proses pemulihan yang transparan dan akuntabel.
Detik Peristiwa
