Detikperistiwa.co.id – Lombok Timur – Persoalan keterbatasan bahan bakar minyak subsidi kembali memicu gelombang protes di kawasan pesisir Lombok Timur. Ratusan nelayan dari sejumlah desa di Kecamatan Keruak mendatangi SPBN Tanjung Luar, Selasa (19/5/2026), untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap sulitnya mendapatkan solar subsidi.
Demonstrasi tersebut diikuti nelayan asal Tanjung Luar, Ketapang Raya, dan Pulau Maringkik yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Selatan (SMS). Mereka menilai distribusi BBM untuk nelayan tidak lagi sebanding dengan kebutuhan operasional kapal yang terus meningkat selama musim melaut.
Sepanjang aksi berlangsung, massa membawa berbagai tuntutan kepada pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBN. Nelayan meminta agar kuota BBM subsidi segera ditambah dan penyalurannya dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan polemik di lapangan.
Ketua SMS, Sayadi, mengungkapkan bahwa nelayan kerap harus antre sejak dini hari demi memperoleh solar. Namun, dalam banyak kesempatan, stok di SPBN sudah habis sebelum seluruh nelayan mendapatkan bagian.
Ia juga mempertanyakan penyebab berkurangnya kuota, padahal data kapal dan kebutuhan nelayan disebut sudah tercatat secara resmi. Kondisi itu membuat nelayan menduga adanya persoalan dalam sistem distribusi BBM subsidi.
“Kalau data kapal dan kebutuhan sudah jelas, seharusnya pasokan juga menyesuaikan. Jangan sampai nelayan terus dirugikan,” ujarnya saat menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, minimnya pasokan solar telah berdampak besar terhadap penghasilan masyarakat pesisir. Banyak kapal terpaksa menunda keberangkatan karena tidak memiliki cukup bahan bakar untuk melaut.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyoroti dugaan praktik mafia BBM yang dianggap ikut memperparah kelangkaan solar subsidi. Nelayan meminta aparat terkait melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi BBM di wilayah pesisir selatan Lombok Timur.
Perwakilan nelayan Pulau Maringkik, H. Nanang, mengaku nelayan dari daerah kepulauan menjadi kelompok yang paling sering tidak kebagian solar. Ia menyebut stok BBM biasanya langsung habis begitu distribusi tiba di SPBN.
“Kami datang dari jauh, tapi sering pulang tanpa mendapatkan solar. Ini sangat menyulitkan nelayan kecil,” katanya.
Selain meminta penambahan kuota, nelayan juga mendesak agar proses pengurusan izin kapal dan rekomendasi pembelian BBM dipermudah. Mereka berharap pemerintah hadir memberikan solusi agar aktivitas melaut tidak terus terganggu.
Menanggapi aksi tersebut, Direktur Utama PT Energi Selaparang, Joyo Supeno, menyatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan Pertamina terkait kebutuhan tambahan BBM subsidi untuk nelayan.
Ia menjelaskan bahwa lonjakan kebutuhan solar terjadi karena memasuki puncak musim penangkapan ikan yang biasanya berlangsung dari Mei hingga Agustus. Sementara itu, pasokan Pertalite disebut masih relatif aman setelah sebelumnya mendapat tambahan kuota.
“Kami sudah mengajukan penambahan pasokan solar dan saat ini masih menunggu keputusan dari Pertamina,” jelasnya.
Aksi nelayan berlangsung dalam pengawalan aparat keamanan dan berakhir setelah perwakilan massa melakukan dialog dengan pihak terkait di lokasi SPBN Tanjung Luar.(red)
