Banda Aceh – detikperistiwa.co.id
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, menyoroti prioritas penggunaan anggaran Pemerintah Aceh terkait alokasi hibah kepada sejumlah instansi vertikal di tengah masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah alokasi dana hibah dalam APBA Aceh 2025 yang diberikan kepada instansi vertikal meskipun lembaga penerima telah memperoleh pendanaan melalui APBN.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatra, sementara tantangan pengangguran dan ketimpangan pembangunan juga masih dirasakan di berbagai wilayah.
“Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, tentu publik berhak mempertanyakan apakah penggunaan anggaran daerah sudah benar-benar memprioritaskan kebutuhan paling mendesak bagi rakyat,” ujar Arizal Mahdi, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya pada sektor pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, pertanian, serta penanganan bencana.
Ia menilai Aceh masih menghadapi tantangan pembangunan yang cukup berat, sehingga penggunaan APBA harus dilakukan secara lebih selektif, transparan, dan berbasis kepentingan publik.
“Ketika masih banyak masyarakat menghadapi keterbatasan ekonomi, infrastruktur desa yang belum merata, serta kebutuhan pelayanan dasar yang belum optimal, maka arah kebijakan anggaran harus benar-benar mempertimbangkan skala prioritas rakyat,” katanya.
Sebelumnya, KPK menyoroti sejumlah alokasi hibah Pemerintah Aceh tahun 2025 kepada instansi vertikal, di antaranya pembangunan aula Kodam Iskandar Muda, gedung Diklat Kejati Aceh, gedung Propam Polda Aceh, hingga rehabilitasi gedung Direktorat Intelkam Polda Aceh.
KPK mengingatkan bahwa pemberian hibah kepada instansi vertikal harus dilakukan sesuai regulasi, melalui verifikasi yang ketat, mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, serta tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Arizal Mahdi menegaskan kritik terhadap kebijakan anggaran bukan dimaksudkan untuk menyalahkan institusi tertentu, melainkan sebagai dorongan agar tata kelola keuangan daerah semakin berpihak pada kepentingan rakyat dan pembangunan jangka panjang Aceh.
Menurutnya, evaluasi terhadap arah penggunaan anggaran penting dilakukan agar pembangunan Aceh ke depan semakin fokus pada penguatan ekonomi rakyat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Ia juga menyoroti masih sulitnya organisasi masyarakat sipil dan LSM lokal berkembang di Aceh akibat terbatasnya dukungan, akses kolaborasi, serta minimnya perhatian terhadap penguatan kapasitas organisasi lokal yang selama ini bekerja langsung membantu masyarakat.
“Banyak LSM lokal bergerak di bidang sosial, pendidikan, pertanian, kebencanaan, dan pemberdayaan masyarakat dengan segala keterbatasan. Namun perhatian dan dukungan terhadap organisasi lokal masih sangat minim, padahal mereka bisa menjadi mitra strategis pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan komunitas lokal agar program pembangunan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan daerah.
Menurutnya, Aceh memiliki potensi besar untuk berkembang apabila anggaran daerah diarahkan secara optimal pada sektor produktif seperti pertanian, UMKM, perikanan, pendidikan vokasi, penguatan organisasi masyarakat sipil, dan pengembangan ekonomi berbasis desa.
Ia juga mendorong pemerintah Aceh memperkuat transparansi penggunaan APBA agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka arah penggunaan dana publik dan manfaatnya terhadap pembangunan daerah.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat keterbukaan informasi publik dan digitalisasi pengawasan anggaran agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan dana pembangunan secara transparan.
Ia berharap generasi muda Aceh dapat memperoleh lebih banyak ruang dalam pembangunan ekonomi, kewirausahaan, inovasi sosial, dan pengembangan sumber daya manusia agar mampu menjadi penggerak masa depan daerah.
“Kepercayaan masyarakat akan tumbuh apabila kebijakan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Karena pada akhirnya, tujuan utama pembangunan adalah menghadirkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Aceh,” ujar Arizal Mahdi.
Sejumlah pengamat menilai penguatan tata kelola anggaran dan penentuan prioritas pembangunan akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penggunaan APBA di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang masih dihadapi Aceh saat ini.
Di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang masih dihadapi Aceh, masyarakat berharap setiap kebijakan anggaran daerah benar-benar mampu menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat serta menjadi fondasi bagi pembangunan Aceh yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan.
Menurutnya, dengan tata kelola yang lebih baik, dukungan terhadap masyarakat sipil, serta pembangunan yang berpihak pada rakyat, Aceh memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi daerah yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing di masa depan.
