Makassar,detikperistiwa.co.id – Dewan Pimpinan Cabang Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Kota Makassar periode 2026-2031 resmi dilantik di Ruang Sipakatau Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar, Kamis (14/5/2026).
Pelantikan tersebut menjadi momentum penguatan kolaborasi antara organisasi perempuan dan Pemerintah Kota Makassar dalam isu pemberdayaan perempuan hingga perlindungan anak.
Pelantikan dihadiri jajaran organisasi perempuan, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga sejumlah perwakilan OPD lingkup Pemkot Makassar.
Walikota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, drg. Ita Isdiana Anwar, M.Kes, dalam sambutannya, menegaskan pelantikan pengurus FPPI bukan sekadar seremoni organisasi.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal pengabdian untuk memperjuangkan hak dan martabat perempuan, khususnya di Kota Makassar,” ujarnya.
Pemkot Makassar berharap FPPI mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong terciptanya perempuan yang mandiri, berdaya saing, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan.
drg. Ita juga membeberkan tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Makassar. Hingga 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 1.222 kasus, dengan 67 persen di antaranya merupakan kasus terhadap anak.
“Kami punya UPTD PPA sebagai tempat laporan kasus, rumah keluarga pustaka untuk konseling, hingga rumah aman bagi korban. Saat ini kami bergerak 24 jam karena kasus semakin tinggi,” katanya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi perempuan seperti FPPI, untuk mengedukasi masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Selain isu perlindungan perempuan dan anak, Pemkot Makassar juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi keluarga hingga ketahanan lingkungan.
“Perempuan adalah pilar utama pendidikan dalam keluarga. Jika perempuan cerdas dan berdaya, maka generasi masa depan Makassar akan menjadi generasi unggul,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPD FPPI Sulsel, Dr. Andi Nurhidayati, M.Si, menegaskan organisasi perempuan harus menjadi garda terdepan dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang saat ini semakin kompleks, mulai dari kekerasan terhadap anak, tingginya angka perceraian, hingga lemahnya ketahanan keluarga.
Ia mengatakan seluruh organisasi perempuan di Sulawesi Selatan harus meninggalkan ego sektoral dan memperkuat sinergi lintas lembaga agar program pemberdayaan perempuan bisa berjalan maksimal dan tepat sasaran.
“Kita jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau perempuan bersatu dan berkolaborasi, Insyaallah kita bisa memperbaiki kondisi masyarakat dan memperjuangkan kesejahteraan perempuan,” ujarnya.
Menurut Andi Nurhidayati, perempuan memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi masa depan. Karena itu, organisasi perempuan tidak boleh hanya aktif secara seremonial, tetapi harus hadir langsung di tengah masyarakat memberikan solusi nyata.
Ia juga menyoroti kondisi sosial yang terjadi di masyarakat saat ini, termasuk meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang menurutnya harus menjadi perhatian bersama.
“Banyak persoalan rumah tangga dan sosial yang terjadi hari ini karena lemahnya perhatian terhadap keluarga dan pendidikan anak. Perempuan harus hadir menjadi penguat keluarga dan penggerak perubahan sosial,” katanya.
Selain itu, ia mendorong penguatan ekonomi perempuan melalui pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan, hingga peningkatan kapasitas perempuan di bidang pendidikan dan kepemimpinan.
Menurutnya, perempuan yang mandiri secara ekonomi akan lebih kuat dalam menghadapi persoalan sosial dan mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.
Di sisi lain, Ketua DPC FPPI Kota Makassar Hj. Dwiana Pamuji Astutik, S.M., SH menegaskan kepengurusan yang baru dilantik siap menghadirkan program nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak di Kota Makassar.
Ia mengatakan amanah yang diberikan kepada dirinya bersama jajaran pengurus bukan sekadar jabatan organisasi, tetapi tanggung jawab besar untuk menghadirkan kontribusi nyata dalam pembangunan sosial masyarakat.
“Kami ingin FPPI hadir sebagai penyambung dan pemberi solusi terhadap berbagai persoalan perempuan di Kota Makassar,” katanya.
Dwiana menegaskan pihaknya ingin menjadikan FPPI sebagai wadah kolaborasi terbuka antara organisasi perempuan, pemerintah, komunitas sosial, hingga generasi muda dalam menciptakan perempuan yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing.
Ia juga mengajak seluruh pengurus menjaga kekompakan dan semangat pengabdian agar organisasi mampu menghadirkan manfaat luas bagi masyarakat.
“Kita harus bekerja dengan hati, menghasilkan karya nyata, dan menjadikan organisasi ini sebagai ruang tumbuh bagi perempuan-perempuan hebat di Makassar,” ujarnya.
Dalam program kerjanya, FPPI Makassar akan fokus pada kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat seperti sunatan massal, donor darah, cek kesehatan gratis, edukasi stunting, pelatihan public speaking perempuan, hingga pengembangan UMKM kreatif perempuan.
Dwiana menyebut seluruh program tersebut akan dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Baznas, PMI, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Dinas Pendidikan hingga OPD terkait di lingkup Pemkot Makassar.
“Kami berharap perempuan-perempuan tangguh di Makassar bisa terus hadir menjunjung kreativitas dan inovasi untuk Makassar yang lebih maju,” tuturnya.
Pelantikan perdana DPC FPPI Kota Makassar itu juga menjadi penanda awal konsolidasi organisasi perempuan dalam mendukung visi Makassar unggul, aman, dan berkelanjutan.(*)
