Detikperistiwa.co.id
Gresik – Puluhan warga terdampak pembongkaran kios di Dusun Semambung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, kembali menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pemerintah daerah dan para pemangku kebijakan. Memasuki hari ke-40 sejak penggusuran dilakukan, para korban memilih menggelar doa bersama, melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an serta sholawat di depan Gedung DPRD Gresik, sebagai bentuk simbolisasi atas apa yang mereka sebut sebagai “matinya hati nurani pejabat”.
Aksi yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026 itu berlangsung dengan suasana haru. Di tengah keterbatasan dan kondisi hidup yang belum menentu pasca pembongkaran, para warga terlihat tetap bertahan di lokasi pengungsian darurat di sekitar kantor DPRD Gresik.
Dalam unggahan yang beredar di media sosial, salah satu perwakilan warga menyebut bahwa hingga 40 hari berlalu, belum ada solusi nyata bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal maupun sumber mata pencaharian akibat pembongkaran tersebut.
“Hari Senin tanggal 18 Mei 2026 sudah 40 hari korban bencana penggusuran mengungsi di depan kantor DPRD Gresik, namun belum ada solusi untuk mereka yang sudah dihancurkan mata pencahariannya. Hak hidupnya dirampas alasan kebijakan,” tulis unggahan tersebut.
Warga juga menyampaikan bahwa kegiatan doa bersama itu dilakukan sebagai bentuk perlawanan moral sekaligus seruan kemanusiaan kepada para pejabat daerah yang dinilai belum memberikan kepastian relokasi maupun solusi konkret.
“Turut mengucapkan berduka atas matinya rasa kemanusiaan kepada para pejabat Gresik yang bertanggung jawab atas hilangnya nafkah dan hunian mereka.
Melahirkan kemiskinan dan pengangguran baru,” lanjut isi unggahan tersebut.
Dalam poster yang tersebar, kegiatan tersebut diberi tajuk “Memperingati 40 Hari Matinya Hati Nurani Wakil Rakyat Gresik”. Acara dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai di depan Kantor DPRD Gresik, dengan agenda doa bersama dan orasi.
Sementara itu, pada spanduk lain yang dibentangkan warga, tertulis tuntutan terkait belum adanya relokasi maupun solusi pasca pembongkaran. Warga menilai kebijakan penertiban yang dilakukan telah meninggalkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat kecil.
Hingga saat ini, para korban penggusuran masih bertahan di sekitar area DPRD Gresik sambil berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah. Mereka mengaku kehilangan penghasilan harian sejak kios-kios yang selama ini menjadi sumber ekonomi keluarga dibongkar.
Di sisi lain, hingga kini di lokasi bekas pembongkaran kios di kawasan Semambung juga belum terlihat adanya aktivitas pembangunan signifikan maupun persiapan proyek lanjutan. Pantauan di lokasi, aktivitas yang tampak baru sebatas pengerukan pada area selokan di sekitar lokasi pembongkaran.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Mulai dari akan digunakan untuk apa lahan tersebut, hingga seberapa mendesak kebijakan pembongkaran dilakukan sampai harus berdampak pada hilangnya mata pencaharian puluhan warga. Situasi itu juga memicu sorotan terkait urgensi penertiban dibanding dampak sosial dan ekonomi yang kini harus ditanggung para korban penggusuran. By
