Detikperistiwa.co.id – Lombok Timur – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diproyeksikan sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dinilai mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah. Agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, pelaksanaan program tersebut perlu terus dikawal melalui evaluasi dan kajian ilmiah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat menjadi pembicara dalam Dialog Publik bertema “MBG dalam Perspektif Baru: Antara Kepentingan Rakyat atau Beban APBN” yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong, Minggu (5/7/2026).
Dalam forum tersebut, Juaini menjelaskan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang pemerintah untuk mencetak generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Program itu menyasar berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari anak usia dini, pelajar, santri, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses layanan.
Menurutnya, keberhasilan sebuah program pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, ia mendorong kalangan akademisi untuk mengambil bagian dalam mengukur efektivitas MBG melalui penelitian yang objektif dan berbasis data.
“Lombok Timur memiliki cakupan pelaksanaan MBG yang cukup besar. Ini menjadi kesempatan bagi perguruan tinggi dan mahasiswa untuk melakukan riset sehingga hasilnya dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang,” ujarnya.
Juaini juga menegaskan bahwa pendanaan MBG sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, kejelasan sumber pembiayaan tersebut perlu dipahami masyarakat agar tidak muncul persepsi yang keliru mengenai dampaknya terhadap keuangan daerah.
Di sisi lain, implementasi MBG disebut telah menciptakan aktivitas ekonomi yang cukup besar di Lombok Timur. Ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, sekaligus membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM, petani, peternak, hingga pemasok bahan pangan.
Perputaran anggaran yang masuk ke daerah melalui operasional SPPG dinilai memberikan efek berantai terhadap perekonomian lokal. Aktivitas tersebut diyakini mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Juaini menilai sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat. Menurutnya, pelibatan pemerintah daerah dalam pengawasan operasional akan membuat pelaksanaan program lebih efektif, sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik harus memiliki ruang untuk dievaluasi. Kritik, saran, maupun hasil penelitian merupakan bagian penting dalam memperbaiki kualitas implementasi program agar semakin tepat sasaran.
“Evaluasi adalah tahapan yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan publik. Tidak ada program yang langsung sempurna ketika pertama kali dijalankan. Justru melalui masukan dari berbagai pihak, kualitas kebijakan akan terus berkembang,” katanya.
Sementara itu, Senior HMI Muhammad Saleh memandang MBG sebagai salah satu wujud pelaksanaan konsep negara kesejahteraan, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap makanan bergizi.
Meski mendukung tujuan program tersebut, Saleh menilai pelaksanaannya perlu dibarengi dengan sistem yang lebih matang. Ia mengingatkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan agar penggunaan anggaran berjalan efektif dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar penyediaan makanan bergizi dapat memanfaatkan kantin sekolah yang dikelola berdasarkan sistem zonasi di tingkat desa maupun kecamatan. Menurutnya, pola tersebut lebih mudah diawasi, menjaga kualitas makanan tetap higienis, serta memperkuat efisiensi distribusi kepada penerima manfaat.
Saleh juga mengajak mahasiswa untuk tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah, termasuk MBG. Ia berharap generasi muda tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga aktif memberikan masukan melalui penelitian dan diskusi ilmiah demi mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Dialog publik yang diselenggarakan HMI Cabang Selong itu turut dihadiri akademisi, mahasiswa, dan sejumlah organisasi kemahasiswaan yang berdiskusi mengenai berbagai aspek pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari dampak sosial, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.(red)
